Komitmen memperkuat perlindungan pekerja migran tak melulu dibahas di forum resmi. Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Dzulfikar Ahmad Tawalla, memilih pendekatan berbeda, yaitu diskusi santai dalam program NGOPI (Ngobrol Seputar Pekerja Migran), bersama Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal dan sejumlah kepala daerah di salah satu kedai kopi lokal Palangka Raya, Jumat (4/7/2025).
Kegiatan ini menjadi ruang obrolan serius namun hangat, yang membahas berbagai tantangan dan strategi perlindungan pekerja migran. Mulai dari peningkatan kualitas SDM, sertifikasi, kesiapan mental, hingga penguatan peran daerah dalam menyiapkan calon pekerja migran yang unggul dan berdaya saing.
“Setiap warga yang berangkat jadi pekerja migran harus membawa martabat bangsa. Itu dimulai dari kesiapan SDM di daerah,” tegas Wamen Dzulfikar.
Tak sekadar menyorot pelatihan teknis, diskusi ini juga menyentuh persoalan mendasar, seperti penyalahgunaan zat adiktif di kalangan usia produktif. Gubernur Lampung menekankan bahwa kesiapan mental dan karakter harus sejalan dengan keterampilan kerja.
“Pekerja migran bukan sekadar berani berangkat, tapi juga harus kuat secara mental dan terbebas dari pengaruh narkoba,” ujarnya.
Dalam forum tersebut, para bupati juga menyampaikan komitmennya untuk memperkuat Pusat Layanan Migran Terpadu di wilayah masing-masing. Layanan ini diharapkan menjadi ujung tombak pelayanan migran langsung dari desa-desa, bukan hanya terpusat di Jakarta.
Wamen Dzulfikar menegaskan bahwa NGOPI adalah ruang awal membangun sinergi perlindungan pekerja migran dari akar rumput. Suasana santai menjadi cara baru membangun komitmen lintas sektor.
“Ngopi boleh santai, tapi pembicaraan kita serius. Ini langkah nyata membangun sistem perlindungan pekerja migran dari hulu,” pungkasnya.
Program NGOPI merupakan inisiatif dialog kolaboratif antara Kementerian P2MI dan pemerintah daerah, untuk memastikan isu pekerja migran menjadi perhatian bersama dari pusat hingga desa. (red/yn)
