Pemerintah Kabupaten Barito Selatan (Pemkab Barsel) kembali mencatatkan prestasi gemilang dalam pengelolaan keuangan daerah. Untuk kedelapan kalinya secara berturut-turut, Pemkab Barsel meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Kalimantan Tengah, atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024.
Capaian ini disambut penuh syukur oleh Bupati Barito Selatan, Eddy Raya Samsuri. Ia menilai prestasi tersebut merupakan buah dari kerja keras seluruh jajaran pemerintah daerah dan sinergi lintas sektor yang terus dijaga dengan baik.
“Alhamdulillah, kita sangat bersyukur atas prestasi yang telah diraih ini. Ini bukan hanya keberhasilan pemerintah daerah, tetapi hasil dari dukungan semua pihak yang terus berkomitmen membangun tata kelola keuangan yang akuntabel,” ujar Eddy Raya Samsuri dalam siaran pers, Jumat (27/6).
Sebagai kepala daerah yang baru menjabat untuk periode 2025–2030, Eddy menegaskan bahwa opini WTP menjadi momentum penting untuk melakukan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan dalam pengelolaan keuangan publik. Ia mengapresiasi rekomendasi yang diberikan oleh BPK sebagai bahan perbaikan ke depan.
“Saya memerlukan masukan dan koreksi yang sangat berharga, melalui rekomendasi-rekomendasi yang dihasilkan dalam LHP tersebut. Inilah yang akan menjadi titik tolak bagi kami untuk menjadikan Barito Selatan lebih baik, khususnya dalam aspek keuangan daerah,” jelasnya.
Eddy Raya juga menyampaikan apresiasi kepada DPRD Barito Selatan atas hubungan yang harmonis dan solid bersama pemerintah daerah. Menurutnya, keberhasilan mempertahankan opini WTP tidak terlepas dari kolaborasi erat antara eksekutif dan legislatif.
“Terima kasih kepada Ketua dan seluruh anggota DPRD Barsel. Dengan sinergi yang baik, LHP atas LKPD Tahun Anggaran 2024 dapat diterima dengan hasil maksimal sesuai harapan kita bersama, yaitu opini WTP,” tambah Eddy.
Ia berharap pencapaian ini menjadi pemicu untuk meningkatkan kualitas penyusunan APBD, baik dalam perubahan anggaran 2025 maupun perencanaan APBD 2026 mendatang.
“Pengelolaan keuangan daerah yang baik tentu berawal dari proses perencanaan dan penganggaran yang baik pula. Eksekutif dan legislatif harus terus berjalan seirama agar dapat melahirkan kebijakan-kebijakan publik yang pro terhadap kesejahteraan masyarakat,” tutup Bupati Barsel.
Dengan delapan kali opini WTP secara beruntun, Pemkab Barsel semakin memperkuat posisinya sebagai salah satu daerah dengan komitmen tinggi terhadap transparansi dan akuntabilitas tata kelola keuangan di Kalimantan Tengah. (red/yn)
