Oleh: Sainuddin, Mahasiswa Program Pascasarjana Magister Ekonomi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Indonesia hari ini berdiri sebagai salah satu kekuatan besar dunia. Dengan jumlah penduduk sekitar 287 juta jiwa, negeri ini menempati posisi keempat sebagai negara berpenduduk terbanyak setelah India, China, dan Amerika Serikat. Angka tersebut bukan sekadar statistik, melainkan potensi sekaligus tantangan besar yang menentukan arah masa depan bangsa.
Besarnya populasi membuat Indonesia menjadi pasar strategis sekaligus target ekonomi global. Investor asing dan domestik berlomba menanamkan modal dengan nilai fantastis. Harapannya jelas: meraih keuntungan sebesar-besarnya dari potensi konsumsi dan produktivitas masyarakat Indonesia. Namun arus investasi tidak boleh dibiarkan berjalan tanpa arah. Ia harus diikat oleh kebijakan publik yang berpihak pada kepentingan nasional.
Di sinilah peran politik dan para pengambil kebijakan menjadi krusial. Regulasi bukan sekadar dokumen hukum, melainkan penentu masa depan jutaan rakyat. Pemerintah melalui Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Badan Perencanaan Pembangunan Nasional telah merumuskan cita-cita besar: Visi Indonesia Emas 2045, sebuah gambaran tentang Indonesia yang berdaulat, maju, adil, dan makmur tepat satu abad setelah kemerdekaan.
Indonesia Emas 2045 bertumpu pada momentum bonus demografi. Pada tahun tersebut, jumlah penduduk usia produktif diproyeksikan lebih besar dibandingkan usia nonproduktif. Generasi Z dan Generasi Alpha akan menjadi tulang punggung bangsa. Mereka bukan hanya pewaris estafet kepemimpinan, melainkan motor penggerak ekonomi, teknologi, dan peradaban.
Namun bonus demografi ibarat pisau bermata dua. Ia bisa menjadi berkah jika dikelola dengan baik, atau justru berubah menjadi bencana sosial bila negara gagal menyiapkan fondasinya. Kunci dari semua itu terletak pada tiga indikator utama pembangunan manusia: pendidikan, kesehatan, dan standar hidup layak. Ketiganya tercermin dalam pengukuran Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
Realitas di lapangan menunjukkan bahwa tugas-tugas kebangsaan kita masih panjang. Disparitas pendidikan antara kota dan daerah masih nyata. Kualitas fasilitas belajar belum merata. Di beberapa wilayah, sekolah bahkan belum memiliki gedung yang layak. Guru honorer masih menghadapi ketidakpastian status dan kesejahteraan. Jika anggaran pendidikan mengalami pemangkasan atau tidak dikelola secara efektif, dampaknya akan langsung dirasakan oleh anak-anak dari keluarga kurang mampu. Risiko putus sekolah meningkat, dan jurang ketimpangan makin melebar.
Padahal, pendidikan adalah investasi jangka panjang. Ia bukan sekadar soal angka dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, tetapi tentang kualitas manusia Indonesia di masa depan. Bangsa yang abai terhadap pendidikan sedang menabung kemunduran. Kebodohan bukan hanya melahirkan kemiskinan, tetapi juga membuat bangsa mudah kehilangan arah dan kedaulatan.
Persoalan kemiskinan sendiri masih menjadi tantangan serius. Data Badan Pusat Statistik pada Februari 2026 menyebutkan garis kemiskinan berada di kisaran Rp641.443 per kapita per bulan. Angka tersebut mengundang tanya: mampukah satu keluarga memenuhi kebutuhan dasar dengan pengeluaran sebesar itu? Jika tidak, maka lingkaran kemiskinan akan terus berputar dari satu generasi ke generasi berikutnya.
Bantuan sosial seperti BLT memang dapat meringankan beban sementara. Namun jika tidak dibarengi dengan strategi pemberdayaan dan penciptaan lapangan kerja, ia hanya menjadi solusi jangka pendek. Negara tidak boleh terjebak pada pola karitatif semata. Yang dibutuhkan adalah kebijakan struktural yang memutus akar kemiskinan.
Dalam sektor kesehatan, tantangan tak kalah kompleks. Transisi sistem rekrutmen tenaga kesehatan melalui skema ASN dan PPPK membawa konsekuensi besar. Penghapusan jalur honorer menciptakan ketidakpastian bagi banyak tenaga kesehatan yang telah lama mengabdi. Di sisi lain, pemerataan tenaga medis masih menjadi masalah klasik. Masih banyak puskesmas yang belum memenuhi standar sembilan jenis tenaga kesehatan yang dibutuhkan.
Kesejahteraan tenaga kesehatan di daerah terpencil dan perbatasan juga memerlukan perhatian khusus. Beban kerja tinggi tanpa dukungan memadai berisiko menimbulkan kelelahan dan menurunkan kualitas pelayanan. Padahal kesehatan adalah fondasi produktivitas. Generasi emas tidak mungkin lahir dari masyarakat yang rapuh secara fisik dan mental.
Perubahan gaya hidup turut memperumit persoalan kesehatan. Konsumsi makanan instan dan tinggi bahan pengawet tidak lagi hanya menjadi fenomena perkotaan, tetapi telah merambah pedesaan. Penyakit tidak menular yang dahulu identik dengan kota kini mengancam generasi muda di berbagai daerah. Ini menandakan bahwa pembangunan kesehatan tidak cukup hanya dengan membangun rumah sakit, tetapi juga edukasi dan penguatan pola hidup sehat.
Standar hidup layak menjadi dimensi ketiga yang tak terpisahkan. Ia mencakup pemenuhan kebutuhan dasar seperti pangan bergizi, air bersih, tempat tinggal aman, pendidikan, dan layanan kesehatan. Ukurannya bukan sekadar pendapatan, melainkan daya beli yang disesuaikan dengan inflasi dan paritas daya beli. Standar hidup layak menentukan apakah seseorang dapat hidup bermartabat dan berkontribusi bagi masyarakat.
Indonesia Emas 2045 tidak boleh berhenti sebagai slogan. Ia harus diterjemahkan dalam kebijakan yang konsisten dan berkelanjutan lintas pemerintahan. Masih ada sekitar 19 tahun menuju 2045, setara dengan empat kali siklus pemilihan presiden. Waktu tersebut seharusnya cukup untuk melakukan pembenahan menyeluruh, asalkan ada kemauan politik dan keberpihakan yang jelas.
Bangsa ini perlu menyadari bahwa kekayaan terbesar bukanlah sumber daya alam yang melimpah, melainkan manusia Indonesia itu sendiri. Surplus generasi muda adalah energi dahsyat yang dapat menjadi katalisator pertumbuhan ekonomi dan pengembangan ilmu pengetahuan. Namun energi itu harus diarahkan melalui pendidikan berkualitas, layanan kesehatan merata, dan jaminan hidup layak.
Jika tidak, bonus demografi justru berpotensi menjadi beban demografi. Pengangguran meningkat, ketimpangan melebar, dan stabilitas sosial terancam. Kita tentu tidak ingin memasuki usia seabad kemerdekaan dengan membawa beban kegagalan kolektif.
Karena itu, orientasi pembangunan harus kembali pada kebermanfaatan bagi rakyat. Pendidikan harus benar-benar menjadi prioritas utama. Kesehatan harus diperkuat dari hulu ke hilir. Standar hidup layak harus dijamin melalui kebijakan ekonomi yang adil dan inklusif. Integritas dan loyalitas terhadap bangsa mesti ditopang oleh kemajuan teknologi digital tanpa meninggalkan nilai budaya dari Sabang sampai Merauke.
Indonesia Emas 2045 adalah harapan bersama. Ia bukan milik satu rezim, satu kelompok, atau satu generasi saja. Ia adalah cita-cita kolektif seluruh rakyat Indonesia. Pertanyaannya sederhana namun mendasar: apakah kita sungguh-sungguh menyiapkan fondasinya hari ini? Jika jawabannya ya, maka 2045 bukan sekadar angka, melainkan tonggak kebangkitan peradaban Indonesia di mata dunia.
*Editor : Yoan Pramoga
Seluruh konten situs ini menggunakan lisensi Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International, kecuali ada keterangan berbeda.
