Catatan: Data angka dan keterangan dalam tulisan ini bersumber dari catatan pengamatan lapangan penulis di Desa Toniku, Halmahera Barat, pada September–Oktober 2026. Data tersebut merupakan hasil pengamatan penulis dan bukan statistik resmi.
Oleh : Rudi Amir (Rudhy Pravda)*
Laut sering disebut sebagai sumber penghidupan masyarakat pesisir. Ungkapan itu tidak keliru. Setiap malam, ketika sebagian orang masih beristirahat, nelayan mulai bersiap menuju laut. Lampu bagang menyala di tengah gelap, perahu bergerak, dan pekerjaan berlangsung sampai pagi. Dari sana, ikan dibawa kembali ke daratan untuk ditangani, dijual, atau diolah menjadi produk yang bisa dipasarkan.
Namun, ada pertanyaan yang perlu diajukan lebih jauh: jika masyarakat pesisir menghasilkan ikan, apakah mereka juga mempunyai kuasa yang cukup untuk menentukan nilai ekonominya?
Pertanyaan ini penting karena hasil tangkapan dan kesejahteraan nelayan bukanlah dua hal yang selalu berjalan beriringan. Laut dapat menghasilkan ikan dalam jumlah cukup banyak, tetapi pendapatan orang-orang yang bekerja di dalamnya tetap dipengaruhi oleh biaya operasional, sistem pembagian hasil, kondisi pasar, serta posisi tawar ketika ikan dijual.
Di Desa Toniku, Kecamatan Jailolo Selatan, Halmahera Barat, kehidupan bagang memperlihatkan hubungan tersebut. Bagang bukan hanya tempat menangkap ikan. Di dalamnya terdapat modal, tenaga kerja, pembagian tanggung jawab, biaya operasional, dan keputusan ekonomi yang menentukan bagaimana hasil laut menjadi pendapatan.
Di perairan sekitar Guraping, terdapat sekitar 17 bagang, dengan kurang lebih 16 yang aktif berdasarkan catatan lapangan. Satu bagang umumnya melibatkan sekitar lima pekerja. Mereka tidak hanya membawa tenaga, tetapi juga waktu, keterampilan, dan risiko pekerjaan di laut. Untuk mengoperasikan bagang lengkap dengan perahu fiber dan mesin, kebutuhan modalnya dapat mencapai sekitar Rp250 juta sampai Rp350 juta.
Angka tersebut memperlihatkan bahwa kegiatan bagang bukan usaha yang bisa dimulai hanya dengan kemauan bekerja. Ada kebutuhan modal yang besar. Karena itu, hubungan antara pemilik sarana dan pekerja menjadi bagian penting dalam memahami bagaimana pendapatan dari laut dibentuk dan dibagikan.
Kegiatan melaut biasanya dimulai sekitar pukul 17.00 WIT dari kawasan Suering, dekat Kali Toniku atau Ake Malako. Nelayan menuju lokasi bagang, mulai bekerja sekitar pukul 18.00 WIT, lalu kembali pada pagi hari. Waktu kepulangan dapat berbeda, umumnya sekitar pukul 07.00–09.00 WIT, bahkan lebih siang jika lokasi penangkapan jauh.
Hasil tangkapan juga tidak selalu sama. Dalam pengalaman lapangan, hasil sekitar lima sampai sepuluh ember dapat dijumpai, sementara pada keadaan tertentu tangkapan bisa mencapai 15–20 ember, bahkan sekitar 30 ember. Angka tersebut menggambarkan variasi hasil, bukan jaminan produksi setiap malam.
Di sinilah kita perlu membedakan antara jumlah ikan yang diperoleh dan pendapatan yang benar-benar tersisa. Ikan yang banyak belum tentu berarti keuntungan besar jika biaya operasional ikut meningkat. Sebaliknya, hasil yang lebih sedikit dapat membuat pendapatan pekerja menyusut karena biaya perjalanan tetap harus diperhitungkan.
Biaya operasional untuk lokasi yang relatif dekat, seperti kawasan Guraping, dapat berada pada kisaran Rp3 juta–Rp4 juta untuk suatu periode perjalanan. Jika lokasi penangkapan lebih jauh, misalnya di sekitar perairan Sidangoli, biaya dapat mencapai Rp5 juta–Rp6 juta. Perjalanan melaut dalam contoh lapangan dapat berlangsung sekitar 20–30 hari. Semua angka ini bergantung pada kondisi perjalanan dan tidak bisa diperlakukan sebagai biaya tetap seluruh bagang.
Mari melihat sebuah contoh hitungan. Jika penjualan ikan segar menghasilkan penerimaan kotor Rp25 juta dan biaya operasionalnya Rp5 juta, maka tersisa Rp20 juta sebelum pembagian hasil. Dalam salah satu pola pembagian yang diceritakan di lapangan, sisa tersebut dibagi sama antara pemilik bagang dan kelompok pekerja laki-laki. Bagian kelompok pekerja menjadi Rp10 juta. Jika dibagi kepada lima pekerja secara merata, masing-masing memperoleh Rp2 juta.
Tetapi hitungan ini hanya contoh untuk memperlihatkan cara pembagian bekerja, bukan pendapatan tetap semua karyawan laut. Hasil penjualan dapat berbeda jauh. Ada penerimaan kotor sekitar Rp5 juta, Rp10 juta, Rp15 juta, Rp25 juta, Rp30 juta, bahkan Rp40 juta atau Rp50 juta pada keadaan tertentu. Angka tersebut adalah contoh penerimaan penjualan, bukan penghasilan bulanan bersih. Besarnya biaya, pola pembagian, dan jumlah pekerja akan memengaruhi hasil yang diterima setiap orang.
Untuk ikan teri basah atau ngafi manta, harga yang ditemukan dalam catatan lapangan sekitar Rp200.000 per ember. Ikan segar ini dapat dibeli oleh motor ikan dari Ternate atau Tidore untuk digunakan sebagai umpan ikan yang lebih besar, seperti tuna, cakalang, atau komo. Namun, harga per ember saja tidak cukup untuk menunjukkan keuntungan. Jumlah tangkapan, biaya perjalanan, dan pembagian hasil tetap menentukan pendapatan akhir.
Persoalannya bukan sekadar apakah ikan berhasil ditangkap. Persoalannya juga siapa yang menanggung biaya, siapa yang mengambil keputusan, bagaimana pendapatan dibagikan, dan siapa yang mempunyai kemampuan bertahan ketika usaha tidak menghasilkan sebagaimana diharapkan.
Di sinilah perbedaan antara menghasilkan komoditas dan menguasai nilai ekonomi menjadi terlihat.
Nelayan menghasilkan ikan melalui kerja nyata. Namun, nilai ikan tidak berhenti ketika ikan diangkat dari laut. Setelah itu, masih ada pengangkutan, pengolahan, pengeringan, pemilahan, penyimpanan, hingga penjualan. Pihak yang memiliki akses lebih baik terhadap pembeli, informasi harga, sarana penyimpanan, dan jalur distribusi berpotensi mempunyai pilihan lebih luas dalam menentukan kapan dan kepada siapa hasil dijual.
Sebaliknya, ketika hasil harus segera dijual karena kebutuhan uang mendesak atau keterbatasan tempat penyimpanan, pilihan nelayan menjadi lebih sempit. Dalam keadaan seperti ini, harga tidak hanya ditentukan oleh mutu ikan dan keadaan pasar, tetapi juga oleh kemampuan masing-masing pihak untuk menunggu atau mencari pembeli lain.
Karena itu, persoalan kesejahteraan nelayan tidak cukup dijawab dengan ajakan meningkatkan hasil tangkapan. Produktivitas memang penting, tetapi peningkatan produksi tanpa perubahan posisi tawar dapat membuat masyarakat terus bekerja keras tanpa memperoleh bagian nilai ekonomi yang sebanding.
Pembangunan ekonomi pesisir seharusnya tidak hanya membantu masyarakat menghasilkan lebih banyak ikan. Ia juga perlu memperluas kemampuan mereka mengolah, menyimpan, mengakses informasi harga, menjangkau pembeli, dan berunding secara kolektif. Koperasi, kelompok usaha, atau lembaga ekonomi desa dapat berperan jika benar-benar dibangun untuk memperkuat kemampuan ekonomi masyarakat, bukan sekadar menjadi nama dalam dokumen program.
Di titik ini, BUMDes dapat dipikirkan sebagai salah satu kemungkinan penghubung antara nelayan, pengolah ikan, dan pasar. Namun, keberadaan lembaga saja tidak otomatis mengubah hubungan ekonomi. Yang menentukan adalah cara lembaga itu bekerja: apakah terbuka, memiliki perencanaan realistis, menghitung biaya dengan jujur, dan memberikan manfaat nyata bagi orang-orang yang terlibat dalam produksi.
Kesejahteraan nelayan tidak boleh diukur hanya dari berapa banyak ikan yang berhasil dibawa pulang. Kita juga perlu melihat berapa bagian yang benar-benar diterima pekerja, seberapa besar risiko yang mereka tanggung, dan apakah mereka mempunyai pilihan ketika harga tidak menguntungkan.
Laut bukan ruang kosong yang memberikan hasil tanpa kerja. Di balik setiap ember ikan terdapat tenaga manusia, biaya, waktu, dan hubungan ekonomi yang menentukan ke mana hasil produksi mengalir.
Laut akan tetap mengirimkan ikan ke permukaan, dan bagang akan kembali menantang gelap setiap kali malam tiba. Tetapi di antara cahaya lampu bagang dan uang hasil penjualan, ada jarak yang tidak dapat diukur dengan ember semata: jarak antara orang yang menghasilkan ikan dan orang yang mempunyai kuasa menentukan nilainya. Selama jarak itu belum dipahami, laut boleh saja memberi rezeki, tetapi belum tentu memberi kekuatan kepada mereka yang hidup dari hasilnya.
*Rudi Amir (Rudhy Pravda). Penulis adalah kader desa pemberdayaan masyarakat petani dan pendamping nelayan di Desa Toniku, Kecamatan Jailolo Selatan, Halmahera Barat. Ia menulis tentang desa, nelayan, petani, dan lingkungan di Maluku Utara.
Catatan: Tulisan ini merupakan opini dan pandangan pribadi penulis. Seluruh isi, argumentasi, dan pendapat yang disampaikan menjadi tanggung jawab penulis serta tidak serta-merta mencerminkan pandangan atau sikap Redaksi PerspektifSpace.com.
