DPRD Kota Palangka Raya menargetkan pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027 rampung pada akhir Oktober. Pembahasan teknis bersama Pemko Palangka Raya dan organisasi perangkat daerah (OPD) dijadwalkan dimulai pekan depan.
Target tersebut disampaikan Ketua DPRD Kota Palangka Raya, Subandi, usai rapat paripurna dengan agenda mendengarkan jawaban Wali Kota Palangka Raya atas pandangan umum delapan fraksi terkait penyampaian Rancangan APBD Tahun Anggaran 2027, Selasa (6/10/2026).
Subandi mengatakan seluruh pertanyaan dan masukan yang disampaikan delapan fraksi dalam pandangan umum telah mendapatkan jawaban dari Pemko.
“Dari penjelasan tadi, kedelapan fraksi yang menanyakan pada saat pandangan umum sudah dijawab semuanya. Tentu kita apresiasi jawaban-jawaban tersebut,” ujarnya.
Jawaban tersebut menjadi dasar untuk memasuki pembahasan APBD 2027 secara lebih rinci. Badan Anggaran DPRD bersama Pemko dan OPD akan membahas program serta kegiatan yang telah direncanakan.
“Tentu ini merupakan pintu masuk dalam proses pembahasan lebih lanjut. Karena setelah ini nanti Badan Anggaran dengan Pemerintah Kota akan melakukan pembahasan secara detail mengikuti program kegiatan dari Pemerintah Kota,” katanya.
Pembahasan teknis dijadwalkan mulai pekan depan dengan melibatkan Badan Anggaran, Pemko, serta OPD yang memiliki anggaran.
“Secara teknis nanti kita bahas dalam proses pembahasan lebih lanjut, insyaallah nanti kita akan bahas di minggu depan, Badan Anggaran dengan Pemerintah Kota beserta OPD-OPD yang memiliki anggaran tersebut,” ujarnya.
Subandi berharap seluruh tahapan pembahasan dapat berjalan sesuai target sehingga APBD 2027 dapat diselesaikan pada akhir Oktober.
“Dan harapan kita, semoga akhir Oktober pembahasan APBD 2027 ini selesai,” tuturnya.
Sementara itu, Subandi juga menyampaikan perkembangan APBD Perubahan 2026. Pembahasannya telah selesai dan telah diparipurnakan sekitar dua pekan lalu. Saat ini, dokumen tersebut masih dalam tahap evaluasi Gubernur Kalimantan Tengah.
“Untuk perubahan, seperti diketahui, dua minggu yang lalu sudah kita selesai pembahasan dan sudah kita paripurnakan dan tahapan sekarang masih dalam evaluasi Gubernur Kalimantan Tengah,” jelasnya.
Ia berharap evaluasi tersebut segera diselesaikan karena APBD Perubahan memuat anggaran untuk pembayaran honorarium relawan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
“Kami melalui forum ini memohon kepada Pak Gubernur segera menindaklanjuti evaluasi tersebut sehingga segera turun, karena dalam anggaran tersebut ada anggaran untuk pembayaran honorarium relawan karhutla,” katanya.
Setelah hasil evaluasi turun dan nomor registrasi dari Gubernur diterbitkan, DPRD akan kembali melakukan rapat agar APBD Perubahan dapat segera digunakan.
“Apabila itu sudah turun nanti kita DPRD akan merapatkan lagi dan setelah itu kita kirim ke Gubernur. Nanti apabila Gubernur sudah mengeluarkan nomor registrasi, sehingga APBD itu bisa digunakan,” pungkasnya. (af/yn)
*Editor : Yandi Novia
Seluruh konten situs ini menggunakan lisensi Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International, kecuali ada keterangan berbeda.
