Pemerintah Kota Palangka Raya meraih nilai 92,9 dalam penilaian Kota Percontohan Kabupaten/Kota Ber-AKSI (Bersama Ikut Memberantas Korupsi) 2026 yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi.
Capaian tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat komitmen Palangka Raya dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi.
Wali Kota Palangka Raya Fairid Naparin menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah terlibat dalam proses penilaian tersebut.
Ia memandang kehadiran tim penilai bukan sekadar untuk mengevaluasi, tetapi juga memberikan masukan bagi perbaikan tata kelola pemerintahan.
“Kami memandang kehadiran Tim Penilai bukan semata sebagai evaluasi, tetapi kesempatan bagi Pemerintah Kota Palangka Raya untuk memperoleh masukan serta rekomendasi,” ujar Fairid saat pengumuman hasil penilaian di Aula Hapakat Jaya, Rabu (18/11/2026).
Menurutnya, upaya membangun pemerintahan yang antikorupsi harus diwujudkan melalui tindakan nyata. Komitmen tersebut perlu tercermin dalam setiap kebijakan, penggunaan anggaran, hingga pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.
“Komitmen antikorupsi harus diwujudkan dalam tindakan nyata. Jangan sampai upaya pencegahan korupsi hanya menjadi slogan, tetapi harus tercermin dalam kebijakan, penggunaan anggaran, dan pelayanan kepada masyarakat,” tegas Fairid.
Ia menyebut penguatan integritas aparatur sipil negara menjadi salah satu hal penting dalam membangun budaya antikorupsi di lingkungan pemerintahan. Selain itu, transparansi pengelolaan keuangan daerah dan sistem pengadaan barang dan jasa juga perlu terus diperkuat.
Pemerintah Kota Palangka Raya juga mendorong optimalisasi sistem pengaduan masyarakat sebagai bagian dari upaya mencegah praktik korupsi. Pengawasan dan evaluasi diperlukan agar berbagai langkah pencegahan dapat berjalan secara konsisten.
Fairid menegaskan, capaian nilai 92,9 tidak seharusnya membuat jajaran pemerintah berpuas diri.
Hasil penilaian tersebut justru perlu dijadikan bahan untuk memperbaiki kekurangan dan memperkuat langkah menuju tata kelola pemerintahan yang berintegritas.
Ia juga mengajak masyarakat ikut berperan dalam membangun budaya antikorupsi. Menurutnya, integritas tidak cukup hanya dinyatakan sebagai komitmen, tetapi harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.
“Saya mengajak masyarakat ikut membangun budaya antikorupsi. Integritas bukan sekadar komitmen yang diucapkan, tetapi harus menjadi karakter yang diwujudkan dalam setiap tindakan,” pungkasnya. (af)
*Editor : Yandi Novia
Seluruh konten situs ini menggunakan lisensi Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International, kecuali ada keterangan berbeda, dengan ketentuan wajib mencantumkan atribusi kepada sumber asli (perspektifspace.com) sebagai sumber utama dan tidak digunakan untuk tujuan komersial tanpa izin tambahan.
