DPRD Kota Palangka Raya mendalami target Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang direncanakan mencapai lebih dari Rp509 miliar dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027.
Ketua DPRD Kota Palangka Raya, Subandi, mengatakan target pendapatan tersebut masih dibahas bersama sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) yang bertugas mengelola dan memungut PAD. Menurutnya, pemerintah kota perlu memastikan target yang disusun benar-benar realistis dan didukung kajian yang matang.
“Pemerintah kota perlu menelaah dan mengamati apakah target tersebut realistis, apakah target tersebut sudah melakukan kajian. Nah, ini sedang kami lakukan pembahasan,” ujarnya, Selasa (3/11/2026).
Subandi menyebutkan, terdapat 12 OPD yang diberi tugas dalam pemungutan PAD. Dari hasil pembahasan sementara, sejumlah OPD menyatakan optimistis terhadap target yang ditetapkan, sementara lainnya masih mempertimbangkan kondisi di lapangan.
Salah satu sektor yang menjadi perhatian adalah pariwisata, khususnya objek wisata Air Hitam Kereng Bangkirai yang menjadi salah satu sumber pendapatan daerah.
Menurutnya, kondisi air yang surut serta kabut asap dapat memengaruhi jumlah kunjungan wisatawan. Situasi tersebut berpotensi berdampak terhadap penerimaan daerah dari sektor pariwisata.
“Misalnya sekarang ini, contoh target tahun 2026, ada di Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga. Itu kan ada PAD unggulan, yakni Wisata Air Hitam Kereng Bangkirai. Itu kan surut, kemudian asap, nah, itu sangat memengaruhi pendapatan,” jelasnya.
Selain sektor pariwisata, DPRD juga menyoroti potensi pendapatan lain yang dinilai masih dapat dioptimalkan. Salah satunya berkaitan dengan retribusi sewa rumah yang berada di bawah pengelolaan Dinas Pendidikan.
Potensi tersebut akan ditelaah lebih lanjut dengan mempertimbangkan ketentuan peraturan daerah yang berlaku. Pembahasan ini menjadi bagian dari upaya mengidentifikasi sumber pendapatan yang dapat mendukung pencapaian target PAD.
Subandi menegaskan, pembahasan bersama OPD penghasil PAD masih terus dilakukan. DPRD ingin memastikan perencanaan pendapatan pada 2027 disusun secara terukur dan sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah.
“Untuk pembahasan 2027, kami belum bisa menetapkan. Masih melakukan rapat-rapat dengan OPD terkait penghasil PAD,” pungkasnya. (af)
*Editor : Yandi Novia
Seluruh konten situs ini menggunakan lisensi Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International, kecuali ada keterangan berbeda, dengan ketentuan wajib mencantumkan atribusi kepada sumber asli (perspektifspace.com) sebagai sumber utama dan tidak digunakan untuk tujuan komersial tanpa izin tambahan.
