Fraksi Partai Golkar DPRD Kota Palangka Raya meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) mempercepat realisasi pendapatan dan belanja daerah Tahun Anggaran 2026 yang dinilai masih belum optimal.
Permintaan tersebut disampaikan Sumadi, selaku perwakilan Fraksi Partai Golkar, saat menyampaikan pandangan umum terhadap Rancangan APBD Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2027 dalam rapat paripurna DPRD Kota Palangka Raya, Senin (5/10/2026).
Sumadi mengatakan, berdasarkan data per 31 Agustus 2026, rata-rata realisasi pendapatan dan belanja daerah masih belum optimal. Padahal, waktu pelaksanaan APBD 2026 hanya menyisakan sekitar tiga bulan.
“Untuk itu, kami mendorong seluruh organisasi perangkat daerah agar bekerja lebih maksimal dan mempercepat realisasi penerimaan pendapatan daerah maupun penyerapan belanja daerah,” ujar Sumadi.
Menurutnya, percepatan realisasi APBD tidak hanya ditujukan untuk mengejar angka serapan anggaran. Lebih dari itu, anggaran yang telah dialokasikan harus dapat segera diwujudkan dalam bentuk pelayanan, pembangunan dan manfaat yang dirasakan masyarakat.
Sementara itu, dalam Rancangan APBD 2027, pendapatan daerah direncanakan mencapai lebih dari Rp1,4 triliun, atau meningkat sekitar 17,29 persen dibandingkan pagu murni 2026.
Pendapatan tersebut terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekitar Rp509,4 miliar, yang mengalami peningkatan 41,73 persen, serta pendapatan transfer sekitar Rp888,5 miliar, meningkat 6,09 persen.
Ia menilai peningkatan PAD menjadi langkah penting untuk memperkuat kemampuan fiskal Kota Palangka Raya.
“Optimalisasi PAD dapat dilakukan melalui penguatan basis data, pemanfaatan teknologi, peningkatan kualitas pelayanan serta pengelolaan potensi daerah secara baik dan sesuai ketentuan,” katanya.
Selain pendapatan, Fraksi Golkar juga menyoroti belanja daerah dalam Rancangan APBD 2027 yang direncanakan mencapai lebih dari Rp1,4 triliun. Angka tersebut meningkat sekitar Rp194,8 miliar dibandingkan pagu murni 2026.
Belanja tersebut terdiri dari belanja operasi sekitar Rp1,08 triliun, belanja modal sekitar Rp331,4 miliar, dan belanja tidak terduga sekitar Rp6,7 miliar.
Fraksi Golkar memberikan perhatian khusus terhadap peningkatan belanja modal yang mencapai 68,75 persen dibandingkan pagu murni 2026. Peningkatan itu diharapkan dapat memperkuat pembangunan sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan publik.
Di sisi lain, Sumadi menegaskan pentingnya menjaga keseimbangan antara belanja operasional dan belanja pembangunan agar APBD benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Ukuran keberhasilan APBD bukan hanya besarnya angka pendapatan dan belanja, tetapi seberapa besar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat,” tegasnya.
Dalam pandangan akhirnya, Fraksi Partai Golkar pada prinsipnya menerima Rancangan APBD Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2027 untuk dibahas lebih lanjut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Fraksi Golkar juga mendorong pemerintah daerah dan seluruh OPD memperkuat koordinasi, meningkatkan realisasi APBD 2026, serta terus memperluas ruang fiskal daerah melalui peningkatan PAD.
Sumadi berharap pembahasan APBD 2027 dapat berjalan dengan semangat kemitraan antara DPRD dan Pemerintah Kota Palangka Raya, sehingga anggaran yang ditetapkan benar-benar diarahkan pada program pembangunan dan pelayanan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. (af/yn)
*Editor : Yandi Novia
Seluruh konten situs ini menggunakan lisensi Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International, kecuali ada keterangan berbeda.
