Wali Kota Palangka Raya, Fairid Naparin, menegaskan bahwa pembangunan daerah harus disesuaikan dengan kebutuhan nyata masyarakat, bukan semata untuk mengejar serapan anggaran. Hal ini ia sampaikan saat menghadiri Rapat Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) Triwulan II Tahun 2025 yang digelar Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, Senin (28/7), di Aula Eka Hapakat, Lantai III Kantor Gubernur Kalteng.
Fairid menyebutkan bahwa forum TEPRA menjadi ruang strategis untuk mengevaluasi pelaksanaan pembangunan dan serapan anggaran di semester pertama tahun anggaran berjalan. Evaluasi tersebut, menurutnya, sangat penting sebagai pijakan penyesuaian dan percepatan program pembangunan di semester berikutnya.
“Rapat ini menjadi momentum strategis untuk melakukan evaluasi dan penyesuaian. Diperlukan percepatan serta sinergi lintas pemerintahan, baik provinsi maupun kabupaten/kota, agar serapan anggaran dapat dioptimalkan,” ujar Fairid seperti dikutip dari Media Center Palangka Raya.
Ia menekankan bahwa efektivitas pelaksanaan program tidak cukup hanya diukur dari capaian serapan anggaran. Yang lebih penting, menurutnya, adalah dampak konkret yang dirasakan oleh masyarakat dari program-program tersebut.
“Realisasi anggaran yang maksimal harus sejalan dengan percepatan pembangunan dan pelayanan publik yang berkualitas,” ungkapnya.
Dalam rapat tersebut, Fairid juga menyatakan komitmennya dalam mendukung berbagai program strategis pemerintah pusat, seperti penguatan ketahanan pangan, pengembangan koperasi Merah Putih, serta pemberdayaan UMKM berbasis potensi lokal.
“Konkretnya, saya mendukung kebijakan yang berpihak pada masyarakat. Pembangunan harus disesuaikan dengan kondisi di lapangan, bukan semata mengejar target serapan anggaran,” pungkasnya.
Wali Kota Palangka Raya hadir didampingi oleh Pj. Sekretaris Daerah Kota, Kepala Bapperida, dan Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kota Palangka Raya. Rapat TEPRA ini juga dihadiri oleh para bupati/wali kota se-Kalteng, jajaran Perangkat Daerah Provinsi, serta pejabat dari Bagian Administrasi Pembangunan kabupaten/kota se-Kalimantan Tengah.
Pemko Palangka Raya menyatakan komitmennya untuk terus melakukan evaluasi dan percepatan agar pelaksanaan program pembangunan dapat berjalan tepat sasaran hingga akhir tahun anggaran 2025.
