Gabungan Mahasiswa Kalimantan Barat menggelar Diskusi Publik bertajuk “Menyambut Satu Tahun Pemerintahan Prabowo–Gibran: Kebijakan, Harapan, dan Dukungan Kaum Muda” di Kopi Tiam 1/2, Jalan Sepakat 2, Pontianak, Senin (27/10/2025).
Kegiatan ini menjadi ruang refleksi dan dialog terbuka bagi kaum muda untuk menilai arah kebijakan pemerintahan selama satu tahun terakhir, sekaligus memperkuat peran mahasiswa dalam mengawal pembangunan nasional.
Tiga narasumber dihadirkan dalam forum tersebut, yakni Ketua DPD KNPI Kota Pontianak Zean Novrian, Aktivis Demokrasi Muhammad Khairuddin, serta Da’i IKADI Kalimantan Barat Syaiful.
Ketiganya memberikan pandangan konstruktif terhadap capaian dan tantangan yang dihadapi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka selama setahun berjalan masa kepemimpinan mereka.
Dalam paparannya, Zean Novrian menilai bahwa arah kebijakan Presiden Prabowo selama satu tahun terakhir patut diapresiasi, terutama dalam memperkuat fondasi ekonomi nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Fokus pemerintah terhadap ketahanan pangan nasional patut mendapat perhatian positif. Produksi beras dan jagung yang meningkat, serta cadangan beras pemerintah yang mencapai rekor tertinggi, menunjukkan komitmen serius dalam menjaga stabilitas pangan yang menjadi aspek krusial bagi keamanan sosial dan ekonomi rakyat,” ujar Zean.
Ia juga menyoroti program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi anak sekolah dan ibu hamil sebagai langkah progresif untuk membangun sumber daya manusia unggul sejak dini.
“Kebijakan ini tidak hanya berdampak sosial, tetapi juga menjadi investasi jangka panjang bagi masa depan bangsa. Meskipun capaian MBG masih jauh dari target, langkah awal ini sudah memberi arah konkret terhadap prioritas sosial pemerintah,” jelasnya.
Sementara itu, Muhammad Khairuddin menilai kebijakan pemerintah dalam mendorong investasi dan menciptakan lapangan kerja telah menunjukkan hasil positif.
“Pertumbuhan investasi dan menurunnya angka pengangguran mencerminkan arah ekonomi yang berorientasi pada pemerataan dan pemberdayaan. Komitmen Presiden Prabowo terhadap reformasi birokrasi dan efisiensi anggaran juga menunjukkan upaya memperbaiki tata kelola pemerintahan agar lebih transparan dan efektif,” ujarnya.
Adapun Syaiful menilai strategi hilirisasi dan peningkatan nilai tambah ekonomi menjadi langkah penting untuk menghindari ketergantungan pada ekspor bahan mentah.
“Upaya tersebut dapat membuka peluang baru bagi lapangan kerja, industri lokal, serta peningkatan daya saing nasional,” ungkapnya.
Ia juga menambahkan, transformasi digital yang tengah digencarkan pemerintah merupakan langkah maju menuju birokrasi modern dan efisien.
“Kebijakan ini layak diapresiasi karena menggambarkan visi besar untuk membawa Indonesia menuju kemandirian ekonomi dan pertahanan yang kuat. Namun apresiasi ini harus disertai pengawasan publik agar setiap kebijakan tetap berpihak kepada rakyat dan dijalankan secara transparan,” tambahnya.
Syaiful menegaskan, kekuatan pemerintahan sejati tidak hanya diukur dari stabilitas politik, tetapi juga dari kemampuannya menjamin kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. (Ahaf)
