Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah Kalimantan Tengah (PWPM Kalteng) bersama Komando Kesiapsiagaan Angkatan Muda Muhammadiyah Kalimantan Tengah (KOKAM Kalteng) menyatakan dukungan agar Kepolisian Negara Republik Indonesia tetap berada di bawah Presiden Republik Indonesia.
Ketua PWPM Kalteng, Yandi Novia, mengatakan dalam negara demokrasi, kedudukan Polri tetap di bawah Presiden melalui mekanisme parlemen merupakan representasi amanat konstitusi dan praktik ketatanegaraan pascareformasi.
Menurutnya, setiap keputusan yang lahir dari proses konstitusional harus dijaga sebagai bagian dari stabilitas sistem pemerintahan.
“Pemuda Muhammadiyah dan KOKAM Kalteng mendukung penempatan Polri di bawah Presiden sebagaimana amanat konstitusi dan praktik ketatanegaraan pascareformasi,” ujar Yandi yang juga Panglima BPO KOKAM Wilayah Kalteng, Senin (16/2/2026).
Ia menegaskan, posisi Polri di bawah Presiden merupakan bagian dari desain reformasi sektor keamanan yang menempatkan Polri sebagai alat negara. Tugas Polri, lanjutnya, adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dalam bingkai supremasi sipil.
Dalam pernyataan sikapnya, PWPM Kalteng menyampaikan tiga poin utama, yaitu:
- Mendukung kedudukan Polri tetap berada langsung di bawah komando Presiden Republik Indonesia karena sesuai amanat konstitusi dan kebutuhan bangsa dalam menjaga stabilitas serta penegakan hukum.
- Kedudukan Polri di bawah Presiden dinilai penting agar institusi kepolisian dapat menjalankan tugas secara profesional, optimal, dan tidak terpengaruh kepentingan politik praktis. Independensi Polri harus dijaga demi tegaknya supremasi hukum dan kepercayaan publik.
- Mengajak seluruh kader Pemuda Muhammadiyah dan KOKAM se-Kalimantan Tengah serta masyarakat luas untuk mendukung Polri dalam menjalankan tugasnya serta tidak mudah terprovokasi isu-isu yang dapat melemahkan institusi negara.
PWPM Kalteng menilai stabilitas keamanan dan kepastian hukum merupakan fondasi penting dalam pembangunan daerah maupun nasional. Karena itu, dukungan terhadap Kepolisian Negara Republik Indonesia diharapkan dapat memperkuat sinergi antara elemen masyarakat dan aparat negara dalam menjaga ketertiban umum.
Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah Kalimantan Tengah bersama Komando Kesiapsiagaan Angkatan Muda Muhammadiyah Kalimantan Tengah menyatakan siap berkolaborasi dalam berbagai agenda kebangsaan dan sosial kemasyarakatan. Mereka berharap Polri tetap profesional, independen, dan konsisten menjalankan tugas sesuai amanat konstitusi. (Ahaf)
*Editor : Yoan Pramoga
Seluruh konten situs ini menggunakan lisensi Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International, kecuali ada keterangan berbeda.
