Realisasi belanja daerah Kota Palangka Raya hingga 31 Agustus 2026 baru mencapai 46,46 persen. Kondisi tersebut menjadi sorotan Fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Palangka Raya dalam pembahasan Rancangan APBD Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2027.
Pandangan Fraksi Gerindra disampaikan Jati Asmoro dalam rapat paripurna DPRD Kota Palangka Raya, Senin (5/10/2026).
Jati mempertanyakan evaluasi Pemko terhadap rendahnya realisasi belanja 2026, terutama belanja modal. Sorotan tersebut disampaikan seiring dengan rencana belanja daerah pada RAPBD 2027 yang mencapai lebih dari Rp1,4 triliun.
Baca juga: Fraksi Golkar DPRD Palangka Raya Minta Realisasi APBD 2026 Dipercepat
Belanja modal juga direncanakan meningkat cukup besar, yakni 68,75 persen menjadi lebih dari Rp331,4 miliar.
“Kami mempertanyakan bagaimana evaluasi pemerintah terhadap rendahnya realisasi belanja tahun 2026, khususnya belanja modal. Kemudian strategi apa yang disiapkan agar persoalan yang sama tidak kembali terjadi pada 2027,” kata Jati.
Menurutnya, kenaikan anggaran harus dibarengi dengan pelaksanaan program yang lebih baik sehingga manfaatnya benar-benar bisa dirasakan masyarakat.
Selain realisasi anggaran, Fraksi Gerindra juga menyoroti persoalan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi di Palangka Raya. Berdasarkan catatan BPBD, kejadian karhutla berlangsung sejak 1 Juni 2026 dan terus terjadi hingga September.
Baca juga: Fraksi Partai Demokrat DPRD Palangka Raya Pertanyakan Dana Karhutla di RAPBD 2027
Jati mengatakan persoalan karhutla tidak bisa hanya dilihat dari sisi pemadaman api. Dampaknya juga dirasakan masyarakat, mulai dari kesehatan hingga aktivitas pendidikan.
“Karhutla bukan hanya persoalan pemadaman api. Dampaknya juga berkaitan dengan kesehatan, aktivitas sosial, ekonomi, dan keberlangsungan pendidikan masyarakat,” ujarnya.
Fraksi Gerindra meminta Pemko Palangka Raya mengevaluasi penanganan karhutla yang telah berlangsung selama beberapa bulan. Evaluasi tersebut termasuk mencari tahu kendala yang membuat kebakaran dan dampak asap masih berulang.
Selain itu, Fraksi Gerindra meminta pemerintah memperhatikan pelaksanaan sejumlah program prioritas, seperti Sekolah Rakyat, Makan Bergizi Gratis, Cek Kesehatan Gratis dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
Masalah fasilitas lalu lintas juga ikut disoroti, terutama gangguan pada lampu pengatur lalu lintas dan rambu-rambu. Gerindra meminta laporan masyarakat terkait fasilitas publik dapat ditindaklanjuti dengan cepat. (af/yn)
*Editor : Yandi Novia
Seluruh konten situs ini menggunakan lisensi Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International, kecuali ada keterangan berbeda.
