Soal Gaji PPPK Paruh Waktu, DPRD Palangka Raya Tunggu Kepastian Pusat

Kepastian kebijakan pembiayaan dari pemerintah pusat menjadi pertimbangan DPRD dan Pemko Palangka Raya dalam menyusun alokasi belanja pada APBD 2027.
by November 10, 2026
1 min read
DPRD Palangka Raya gajih pppk paruh waktu |
Suasana Rapat Paripurna DPRD Kota Palangka Raya.Senin (9/11/2026). M.Akmal.Firdaus/PERSPEKTIFSPACE.

DPRD Kota Palangka Raya masih menunggu kepastian kebijakan pemerintah pusat terkait pembiayaan gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu, khususnya tenaga kesehatan dan pendidikan.

Kepastian tersebut dinilai penting dalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2027, terutama dalam menentukan besaran belanja yang akan dialokasikan pemerintah daerah.

Ketua DPRD Kota Palangka Raya, Subandi, mengatakan pemerintah kota masih menunggu dasar hukum dan ketentuan resmi terkait rencana pembiayaan gaji PPPK paruh waktu melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Pemerintah daerah, khusus pemerintah kota, masih menunggu dasar hukumnya, ketentuannya. Makanya, dalam hal penetapan ini tentu kita hati-hati menyesuaikan,” ujarnya, Senin (9/11/2026).

Menurut Subandi, apabila kebijakan tersebut telah memiliki kepastian hukum, anggaran yang sebelumnya direncanakan untuk membiayai kebutuhan tersebut melalui APBD dapat disesuaikan.

Penyesuaian anggaran nantinya akan mempertimbangkan kebutuhan daerah, terutama kegiatan yang dinilai mendesak dan berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat.

“Kalau itu sudah ada kepastian bahwa dana transfer ke daerah untuk gaji tersebut ditanggung oleh pusat, tentu anggaran yang selama ini sudah kita anggarkan di daerah bisa kita lakukan penyesuaian,” jelasnya.

Ia menambahkan, pembahasan belanja daerah masih berlangsung bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD).

DPRD bersama Pemko Palangka Raya juga masih menunggu kepastian besaran dana transfer ke daerah (TKD) dari pemerintah pusat yang menjadi salah satu komponen penting dalam penyusunan APBD 2027.

Subandi menegaskan, pembahasan anggaran dilakukan secara hati-hati agar perencanaan belanja daerah dapat disesuaikan dengan kemampuan keuangan serta kebutuhan masyarakat Kota Palangka Raya. (af)

*Editor : Yandi Novia
Seluruh konten situs ini menggunakan lisensi Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International, kecuali ada keterangan berbeda, dengan ketentuan wajib mencantumkan atribusi kepada sumber asli (perspektifspace.com) sebagai sumber utama dan tidak digunakan untuk tujuan komersial tanpa izin tambahan.

Latest from Same Tags

Go toTop

Baca Juga