Anggota DPRD Kota Palangka Raya, Noorkhalis Ridha, mendorong Pemko Palangka Raya menyusun peta jalan mitigasi dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sebagai langkah antisipasi agar bencana serupa tidak kembali terjadi.
Menurut politisi PAN ini, berakhirnya status tanggap darurat karhutla harus menjadi momentum bagi pemerintah untuk memperkuat upaya pencegahan dan kesiapsiagaan menghadapi potensi karhutla pada masa mendatang.
Ia menilai, langkah antisipatif perlu disiapkan secara konkret sehingga penanganan karhutla tidak hanya berfokus pada pemadaman ketika kebakaran sudah terjadi.
“Dan kedepan, kita berharap agar Pemerintah Kota Palangka Raya bisa melaksanakan mitigasi maupun langkah-langkah kongkrit antisipatif agar kedepan bencana karhutla tidak terulang kembali” ujarnya, Selasa (10/11/2026).
Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah menyusun peta jalan mitigasi dan penanggulangan karhutla.
Dokumen tersebut diharapkan menjadi pedoman dalam menentukan langkah pencegahan maupun penanganan karhutla secara lebih terarah.
“Pemko agar bisa membuat peta jalan mitigasi atau penanggulangan kebakaran hutan dan lahan” tegasnya.
Selain itu, ia menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dan seluruh pihak dalam upaya pencegahan karhutla.
Penanggulangan karhutla membutuhkan kerja sama yang berkelanjutan antara pemerintah, relawan, masyarakat, dan pihak terkait lainnya.
“Dan tentu juga melibatkan partisipatif semua pihak maupun masyarakat secara bersama-sama,” pungkasnya.
Ia berharap, pengalaman penanganan karhutla selama ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi Pemko Palangka Raya untuk memperkuat sistem mitigasi dan kesiapsiagaan. (af)
*Editor : Yandi Novia
Seluruh konten situs ini menggunakan lisensi Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International, kecuali ada keterangan berbeda, dengan ketentuan wajib mencantumkan atribusi kepada sumber asli (perspektifspace.com) sebagai sumber utama dan tidak digunakan untuk tujuan komersial tanpa izin tambahan.
