Pemko Palangka Raya menyiapkan rencana penyertaan modal sebesar Rp12 miliar kepada Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda) untuk pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).
Wakil Wali Kota Palangka Raya, Achmad Zaini, mengatakan rencana tersebut sebelumnya telah melalui pertemuan dan kajian. SPBU milik Perusda nantinya diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan bahan bakar minyak (BBM) untuk operasional Pemko sekaligus meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Tadi salah satu fraksi dari PAN menanyakan terkait penyertaan modal untuk Perusda sebesar Rp12 miliar untuk rencana pembangunan SPBU,” kata Achmad Zaini, Selasa (6/10/2026).
Kebutuhan BBM cukup besar terdapat pada sejumlah organisasi perangkat daerah yang memiliki banyak kendaraan operasional. Salah satunya Dinas Lingkungan Hidup yang mengoperasikan armada pengangkut sampah, kendaraan operasional roda tiga, pusat daur ulang sampah hingga alat berat di Tempat Pembuangan Akhir.
“Kenapa dibangun SPBU, salah satunya adalah membantu Pemerintah Kota dalam hal kebutuhan BBM. Terus yang kedua meningkatkan PAD tentunya,” ujarnya.
Achmad Zaini menjelaskan, persoalan kebutuhan BBM biasanya terasa pada awal tahun. Meski anggaran telah ditetapkan pada Desember, pencairannya belum tentu dapat dilakukan pada awal Januari. Sementara itu, pelayanan persampahan harus tetap berjalan sejak awal tahun.
“Nah saat ini memang kita sering terkendala pada saat awal tahun. Ketika anggaran memang sudah diketuk di Desember, tapi kan masih belum bisa dicairkan. Tetapi operasional pengelolaan sampah ini harus tetap berjalan mulai tanggal 1 Januari dan butuh BBM yang luar biasa banyak,” jelasnya.
Kondisi tersebut membuat Pemko selama ini harus mencari solusi sementara untuk memenuhi kebutuhan BBM operasional.
“Begitulah selama ini, agak kesulitanlah kita. Ini problem yang bertahun-tahun,” katanya.
Melalui rencana SPBU tersebut, Pemko berharap kebutuhan BBM operasional dapat dipenuhi terlebih dahulu sambil menunggu pencairan anggaran.
“Harapan kita nanti bisa bekerja sama dengan Perusda sehingga kita bisa mendapatkan BBM terlebih dahulu sambil menunggu pencairan anggaran,” ujarnya.
Selain DLH, kebutuhan BBM juga terdapat pada Dinas Perhubungan dan Satpol PP yang memiliki banyak kendaraan operasional.
Achmad Zaini berharap rencana tersebut dapat membantu Pemko, terutama ketika terjadi kelangkaan BBM, sekaligus mendukung pelayanan kepada masyarakat.
“Nah itu harapan kita dengan adanya SPBU. Nanti kan akan dibahas lagi oleh Dewan. Kita berharap itu bisa disetujui,” pungkasnya. (af/yn)
*Editor : Yandi Novia
Seluruh konten situs ini menggunakan lisensi Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International, kecuali ada keterangan berbeda.
