Ketua DPRD Kota Palangka Raya, Subandi, meminta PT PLN segera melakukan pembenahan terhadap persoalan pemadaman listrik yang masih terjadi di wilayah Kota Palangka Raya.
Menurutnya, gangguan listrik yang berulang menjadi perhatian masyarakat. DPRD Kota Palangka Raya sebelumnya juga telah menggelar rapat bersama PLN untuk membahas persoalan tersebut.
Subandi mengatakan, masyarakat membutuhkan kepastian mengenai kapan kondisi kelistrikan kembali normal. Bukan hanya penjelasan mengenai penyebab teknis yang membuat pemadaman masih terjadi.
Ia mengungkapkan, gangguan listrik masih berlangsung meskipun sebelumnya telah ada pembahasan mengenai target normalisasi pada November.
“Kalau tidak salah, perjanjian dulu bulan November sudah normal. Tapi kenyataannya malam tadi, rujab saya juga mati. Jam 4 sampai jam 6 belum hidup,” ungkap Subandi, Senin (3/11/2026).
Ia menilai, penjelasan mengenai kekurangan pasokan listrik maupun persoalan teknis lainnya memang perlu disampaikan secara terbuka. Namun, hal yang paling dibutuhkan masyarakat saat ini adalah kepastian agar pemadaman tidak terus berulang.
“Kalau dijelaskan persoalan kekurangan pasokan dan yang lain, tentu itu secara teknis. Tapi masyarakat ini ingin mengetahui persis, sampai kapan tidak ada lagi terjadi pemadaman,” tegasnya.
Subandi juga berharap PLN tidak hanya menyampaikan informasi melalui brosur atau pemberitahuan, tetapi segera mengambil langkah konkret untuk memperbaiki kondisi kelistrikan di Palangka Raya.
Menurutnya, pemadaman yang terus terjadi perlu menjadi perhatian agar masyarakat tidak kembali mengalami gangguan saat menjalankan aktivitas sehari-hari.
“Untuk itu, kami sangat berharap kepada PLN segera berbenah, terutama mengenai pemadaman ini,” pungkas Subandi. (af)
*Editor : Yandi Novia
Seluruh konten situs ini menggunakan lisensi Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International, kecuali ada keterangan berbeda, dengan ketentuan wajib mencantumkan atribusi kepada sumber asli (perspektifspace.com) sebagai sumber utama dan tidak digunakan untuk tujuan komersial tanpa izin tambahan.
