Bupati Bartim Soroti Angka Kemiskinan yang Masih Naik, Minta Sinergi Lintas Sektor Diperkuat

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk miskin di Bartim menunjukkan tren kenaikan. Pada 2022 tercatat 8.420 jiwa (6,59%), meningkat menjadi 8.590 jiwa (6,63%) pada 2023, dan kembali naik menjadi 8.740 jiwa (6,66%) pada 2024.
by Oktober 8, 2025
1 min read
Bupati Barito Timur, Muhammad Yamin saat memberikan sambutan dalam Rapat Koordinasi Tim Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Bartim di Aula Bapplitbangda, Rabu (8/10/2025).

Bupati Barito Timur, Muhammad Yamin, menegaskan pentingnya sinergi lintas sektor dalam menekan angka kemiskinan yang masih stagnan bahkan meningkat dalam tiga tahun terakhir.

Pesan itu disampaikan saat membuka Rapat Koordinasi Tim Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten Bartim Tahun 2025 di Aula Bapplitbangda, Rabu (8/10/2025).

Kegiatan tersebut dihadiri anggota TKPK, para kepala perangkat daerah, camat, serta unsur lintas sektor terkait yang memiliki kontribusi strategis dalam upaya pengentasan kemiskinan di daerah.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk miskin di Bartim menunjukkan tren kenaikan. Pada 2022 tercatat 8.420 jiwa (6,59%), meningkat menjadi 8.590 jiwa (6,63%) pada 2023, dan kembali naik menjadi 8.740 jiwa (6,66%) pada 2024.

“Kondisi ini harus menjadi perhatian serius kita semua. Penanggulangan kemiskinan tidak bisa dilakukan secara sektoral, tapi harus terkoordinasi, terintegrasi, dan tepat sasaran,” tegas Yamin dalam sambutannya.

Bupati menekankan bahwa persoalan kemiskinan bukan hanya terkait aspek ekonomi, tetapi juga menyangkut pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, seperti pangan, air bersih, layanan kesehatan, pendidikan, hingga tempat tinggal yang layak.

“Seluruh program daerah harus berorientasi pada pemenuhan hak dasar masyarakat miskin. Ini bukan hanya soal angka, tapi soal kualitas hidup warga,” ucapnya.

Dalam rapat tersebut, Yamin juga meminta agar TKPK mampu merumuskan Rencana Aksi Daerah (RAD) yang sinkron dengan strategi nasional P3KE, yaitu menurunkan beban pengeluaran, meningkatkan pendapatan, serta meminimalkan wilayah kantong kemiskinan.

“Melalui RAD yang realistis dan terukur, kita bisa memperkuat kapasitas masyarakat miskin agar ikut menikmati hasil pembangunan. Dana desa dan dana kelurahan juga harus diarahkan untuk mendukung pengentasan kemiskinan,” jelasnya.

Yamin turut menegaskan bahwa keberhasilan menekan angka kemiskinan bergantung pada kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah daerah, pemerintah desa, dunia usaha, hingga masyarakat.

“Dengan semangat kolaborasi dan komitmen bersama, saya yakin perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Barito Timur akan semakin baik,” tutupnya. (Red/Ahaf)

*Editor : Yoan Pramoga
Seluruh konten situs ini menggunakan lisensi Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International, kecuali ada keterangan berbeda.

Baca Juga