Pasar Rakyat Kalampangan yang dibangun Kementerian Perdagangan melalui program revitalisasi 1.000 pasar pada tahun anggaran 2018 hingga kini masih terbengkalai dan tidak difungsikan.
Pemerintah Kota Palangka Raya memastikan telah menindaklanjuti persoalan tersebut.
Wakil Wali Kota Palangka Raya, Achmad Zaini, mengatakan pihaknya saat ini sedang mendata seluruh sentra ekonomi, termasuk pasar-pasar yang bisa menggerakkan roda perekonomian masyarakat.
“Saat ini kita lagi mendata sentra-sentra yang bisa menggerakkan ekonomi, salah satunya adalah pasar, karena pasar itu adalah tempat bergeraknya roda ekonomi,” ujarnya di Palangka Raya, Senin 24/11/2025).
Zaini menegaskan pemerintah mengetahui masih ada fasilitas umum yang belum berfungsi optimal, termasuk pasar di Kelampangan.
“Nah beberapa fasilitas memang saat ini kita dengar belum optimal, termasuk di Kelampangan,” katanya.
Zaini mengungkapkan pihaknya telah meminta lurah setempat untuk memantau langsung kondisi Pasar Rakyat Kalampangan dan melaporkan kendala yang menyebabkan pasar tersebut belum beroperasi.
“Kemarin kita sudah meminta juga lurahnya untuk memantau, bahwa kendalanya di mana,” jelasnya.
Menurutnya, pemerintah pusat saat ini banyak meluncurkan program pemberdayaan masyarakat, sehingga pengoptimalan fasilitas yang sudah dibangun menjadi prioritas.
“Program-program pusat saat ini banyak sekali menyentuh bagaimana bisa memberdayakan masyarakat, salah satunya adalah mengoptimalkan fasilitas yang sudah terbangun,” ujarnya.
Pemko Palangka Raya juga akan mengoordinasikan persoalan pasar tersebut kepada pemerintah pusat, mengingat pembangunan Pasar Rakyat Kalampangan dilakukan oleh Kemendag.
“Karena itu dibangun pusat, tentunya nanti akan kita komunikasikan, permasalahannya di mana. Apakah permasalahan dengan fisik bangunan, karena itu dibangun pusat maka nanti akan kita laporkan,” kata Zaini.
Sementara itu, pemerintah kota menekankan bahwa tugas mereka adalah menyiapkan operasional di lapangan, memastikan pasar benar-benar bisa menjadi pusat aktivitas ekonomi warga.
“Kalau kita dari pemerintah kota lebih kepada bagaimana menyiapkan untuk operasionalnya dan pelaksanaannya di lapangan, termasuk juga memastikan transaksi jual-belinya, kemudian bahan-bahan pokok bisa tersedia, serta yang terpenting indeks perkembangan harganya bisa ditekan,” tegasnya. (Ahaf)
*Editor : Yoan Pramoga
Seluruh konten situs ini menggunakan lisensi Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International, kecuali ada keterangan berbeda.
