Oleh: Nurfala Ghomi Sari*
Di tengah era kecerdasan buatan, eksplorasi luar angkasa, dan berbagai inovasi digital menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari, ada sebuah paradoks yang layak direnungkan: manusia semakin mampu mengendalikan teknologi, tetapi belum tentu semakin mampu mengendalikan keserakahannya sendiri.
Kita menyaksikan kemajuan ilmu pengetahuan yang luar biasa. Namun, pada saat yang sama, perang, ketidakadilan, kerusakan lingkungan, dan berbagai persoalan kemanusiaan masih berlangsung. Teknologi membuat manusia semakin dekat secara digital, tetapi kedekatan itu tidak selalu melahirkan kepedulian. Kita seolah membangun peradaban dengan sangat cepat, tetapi lupa memastikan apakah rumah tempat peradaban itu berdiri masih mampu menopangnya.
Bumi dapat dianalogikan sebagai hardware kehidupan, sedangkan peradaban manusia—politik, ekonomi, teknologi, dan berbagai sistem sosial—sebagai software. Software dapat terus diperbarui mengikuti perkembangan zaman. Namun, secanggih apa pun software yang kita ciptakan, ia tidak akan berfungsi jika hardware-nya rusak.
Masalahnya, kita terlalu sibuk memperbarui “software” peradaban, sementara “hardware” kehidupan terus mengalami tekanan. Hutan dibuka, sumber daya alam dieksploitasi, laut dan sungai tercemar, sementara perubahan iklim menghadirkan konsekuensi yang semakin nyata.
Indonesia pun menghadapi tantangan serupa: pembangunan diperlukan untuk meningkatkan kesejahteraan, tetapi pembangunan yang mengabaikan daya dukung lingkungan pada akhirnya dapat menggerus fondasi kesejahteraan itu sendiri.
Persoalan tersebut tidak berhenti pada lingkungan. Di tengah derasnya arus informasi, penderitaan manusia dapat hadir di layar gawai hanya beberapa detik setelah terjadi. Kita dapat menyaksikan perang, pengungsian, kelaparan, dan bencana dari ruang yang aman. Namun, kemampuan untuk mengetahui tidak selalu diikuti kemampuan untuk peduli.
Tragedi kemanusiaan di Palestina, misalnya, kembali memperlihatkan rumitnya hubungan antara nilai kemanusiaan dan kepentingan politik global. Hak asasi manusia telah menjadi bahasa universal dalam banyak forum internasional, tetapi penerapannya masih berhadapan dengan kepentingan geopolitik dan tarik-menarik kekuasaan. Di titik inilah muncul pertanyaan: apakah nilai kehidupan manusia benar-benar universal jika penerapannya masih sangat bergantung pada kepentingan?
Pertanyaan itu tidak hanya relevan untuk Palestina. Konflik, diskriminasi, marginalisasi kelompok minoritas, dan berbagai bentuk kekerasan di sejumlah wilayah menunjukkan bahwa kepentingan kelompok masih sering ditempatkan lebih tinggi daripada martabat manusia.
Permasalahannya bukan semata-mata karena manusia kekurangan pengetahuan, justru pengetahuan manusia semakin luas. Tantangannya adalah bagaimana pengetahuan tersebut diarahkan.
Ilmu pengetahuan dapat digunakan untuk menyembuhkan, tetapi juga untuk menciptakan senjata. Teknologi dapat memperluas akses pendidikan dan informasi, tetapi juga dapat memperkuat manipulasi dan kebencian. Kekayaan alam dapat dikelola untuk memenuhi kebutuhan manusia, tetapi juga dieksploitasi melampaui batas. Karena itu, persoalan terbesar peradaban mungkin bukan lagi seberapa jauh manusia mampu berkembang, melainkan untuk apa kemampuan tersebut digunakan.
Dalam perspektif Islam, pertanyaan ini berkaitan dengan posisi manusia sebagai khalifah di bumi. Manusia bukan sekadar penghuni yang berhak menggunakan alam tanpa batas, melainkan makhluk yang memikul amanah untuk mengelolanya. Relasi manusia dengan lingkungan, karena itu, bukan semata persoalan ekonomi, tetapi juga persoalan etika.
Kesadaran ekologis seharusnya tidak berhenti pada ajakan menanam pohon atau mengurangi sampah. Ia perlu berangkat dari perubahan cara pandang: alam bukan sekadar benda yang tersedia untuk dieksploitasi, sementara manusia lain bukan sekadar angka dalam statistik.
Di sinilah pendidikan memiliki peran penting. Generasi mendatang tidak cukup dibekali kecerdasan intelektual dan keterampilan teknologi. Mereka juga membutuhkan kemampuan mempertimbangkan dampak dari setiap keputusan, memahami keberagaman, menghargai kehidupan, dan menyadari bahwa setiap kemajuan memiliki konsekuensi.
Teknologi pun perlu ditempatkan sebagai alat, bukan tujuan akhir peradaban. Pertanyaan kita tidak cukup berhenti pada apakah sebuah teknologi dapat dibuat, tetapi juga apakah teknologi tersebut memperbaiki kualitas kehidupan, mengurangi ketimpangan, dan menjaga keberlanjutan lingkungan.
Tentu, tidak realistis berharap satu generasi mampu menyelesaikan seluruh persoalan dunia. Namun, pesimisme juga bukan jawaban. Perubahan dapat dimulai dari keputusan yang lebih sederhana: menggunakan sumber daya secara bertanggung jawab, mengurangi pemborosan, membangun kepedulian terhadap sesama, serta mendorong pendidikan dan kebijakan yang menempatkan keberlanjutan sebagai bagian dari kemajuan.
Pada akhirnya, kemajuan tidak seharusnya hanya diukur dari kemampuan manusia menciptakan sesuatu yang baru. Kemajuan juga harus diukur dari kemampuan manusia menjaga apa yang sudah ada.
Kita boleh bermimpi mengembangkan kecerdasan buatan, menjelajahi ruang angkasa, dan menciptakan teknologi yang belum pernah dibayangkan sebelumnya. Tetapi sebelum itu, ada pertanyaan yang jauh lebih dekat dan mendesak: mampukah kita merawat bumi dan memanusiakan manusia yang hidup di dalamnya?
Sebab, secanggih apa pun teknologi yang kita miliki, kita tetap membutuhkan sebuah rumah untuk menggunakannya. Selama bumi masih menjadi rumah kita, merawatnya bukan pilihan tambahan dalam perjalanan menuju kemajuan.
Merawat bumi, menjaga kemanusiaan, dan mengarahkan teknologi pada kebaikan bukan berarti menolak kemajuan. Justru di situlah kita menguji apakah kemajuan benar-benar layak disebut kemajuan.
Nurfala Ghomi Sari. Pecinta alam yang menyukai diskusi tentang berbagai hal dalam segala aspek kehidupan.
