DPRD bersama Pemerintah Kota Palangka Raya telah merampungkan pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027 sebelum batas waktu 15 November.
Penyelesaian tersebut dilakukan dengan mengacu pada arahan terbaru Kementerian Keuangan.
Ketua DPRD Kota Palangka Raya, Subandi, mengatakan rampungnya pembahasan APBD menjadi bagian penting dari tahapan penyusunan anggaran daerah agar pelaksanaannya dapat dimulai tepat waktu pada 1 Januari 2027.
Ia menjelaskan, sebelumnya ketentuan dari Kementerian Dalam Negeri mengarahkan agar pembahasan APBD diselesaikan paling lambat satu bulan sebelum tahun anggaran berakhir.
Namun, terdapat surat terbaru dari Kementerian Keuangan yang menetapkan batas penyelesaian pada 15 November.
“Alhamdulillah, kami DPRD dan Pemerintah Kota Palangka Raya telah mengacu pada surat Kementerian Keuangan. Sebelum tanggal 15 November, pembahasan sudah kita selesaikan,” ujar Subandi, Rabu (11/11/2026).
Setelah pembahasan di tingkat daerah rampung, hasil kesepakatan DPRD dan pemerintah kota selanjutnya akan disampaikan kepada Gubernur Kalimantan Tengah untuk dievaluasi.
Subandi menyebut, hasil evaluasi dari pemerintah provinsi nantinya akan menjadi bahan pembahasan lanjutan antara DPRD dan pemerintah kota, terutama terhadap catatan, saran, maupun masukan yang diberikan.
“Kalau evaluasi sudah turun, tentu akan kita bahas kembali apa yang menjadi saran dan masukan dari pemerintah provinsi,” katanya.
Ia berharap seluruh tahapan penyusunan APBD 2027 dapat berjalan sesuai jadwal. Dengan begitu, anggaran daerah bisa segera digunakan untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan sejak awal tahun.
“Kita berharap tanggal 1 Januari 2027 anggaran sudah siap dilaksanakan,” pungkasnya. (af)
*Editor : Yandi Novia
Seluruh konten situs ini menggunakan lisensi Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International, kecuali ada keterangan berbeda, dengan ketentuan wajib mencantumkan atribusi kepada sumber asli (perspektifspace.com) sebagai sumber utama dan tidak digunakan untuk tujuan komersial tanpa izin tambahan.
