Anggota Komisi V DPR RI dari Dapil Kalimantan Tengah, Muhammad Syauqie, menyoroti serius kondisi jalan nasional rusak di Bumi Tambun Bungai yang mencapai 191,56 kilometer.
Data tersebut berasal dari Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR dan menempatkan Kalteng sebagai daerah dengan panjang kerusakan jalan nasional tertinggi di Indonesia.
Syauqie menyebut angka 191,56 kilometer itu sebagai alarm keras bagi pemerintah pusat untuk segera melakukan langkah konkret dalam penanganan infrastruktur di Kalteng.
“Kerusakan ini berdampak langsung pada mobilitas masyarakat, distribusi barang, hingga pertumbuhan ekonomi daerah. Karena itu, perbaikan infrastruktur jalan nasional di Kalimantan Tengah harus menjadi prioritas nasional,” tegasnya, Kamis (11/6/2025).
Syauqie menjelaskan, kondisi tanah gambut dan rawa menjadi faktor utama yang membuat jalan di Kalteng lebih cepat rusak apabila tidak didukung desain teknis yang tepat.
Selain itu, banyaknya kendaraan berat dari aktivitas tambang dan perkebunan turut memperparah kondisi jalan.
“Konstruksi jalan mudah rusak bila tidak sesuai dengan karakter tanah setempat. Ditambah lagi kendaraan tambang dan perkebunan banyak yang melebihi daya dukung jalan,” ujarnya.
Sebagai anggota komisi yang membidangi infrastruktur, Syauqie memastikan akan mendorong peningkatan alokasi anggaran dalam pembahasan bersama Kementerian PUPR.
“Kami akan mengusulkan agar infrastruktur di Kalimantan Tengah masuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) atau setidaknya menjadi program prioritas tahunan pemerintah pusat,” tegasnya.
Ia menyampaikan bahwa isu kerusakan jalan di Kalteng juga sudah berulang kali dibahas dalam rapat kerja dan RDP bersama Kementerian PUPR, termasuk dorongan percepatan tender dan pelaksanaan pekerjaan di lapangan.
“Ke depan, kami akan memperkuat komunikasi lintas kementerian, termasuk dengan Kementerian Keuangan dan Bappenas, agar kebijakan fiskal benar-benar berpihak pada daerah yang infrastrukturnya masih tertinggal,” jelasnya.
Syauqie juga berharap pemerintah pusat dan daerah dapat bersinergi menjaga keberlanjutan pembangunan infrastruktur.
Menurutnya, pembangunan tidak boleh hanya fokus pada proyek baru, tetapi juga pada pemeliharaan berkala dengan standar kualitas tinggi.
“Saya mendorong penggunaan material lokal yang cocok dengan kondisi gambut dan rawa, serta pengawasan proyek harus transparan dengan melibatkan masyarakat,” pungkasnya. (Ahaf)
*Editor : Yoan Pramoga
Seluruh konten situs ini menggunakan lisensi Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International, kecuali ada keterangan berbeda.
