Ketersediaan fasilitas publik yang aman dan ramah anak menjadi salah satu aspek yang perlu diperhatikan Pemerintah Kota Palangka Raya dalam mewujudkan Kota Layak Anak.
Penyediaan ruang bermain, fasilitas umum yang mudah diakses, serta lingkungan pendidikan dan permukiman yang terlindungi dinilai menjadi bagian penting dari upaya tersebut.
Perhatian itu disampaikan Fraksi Partai Demokrat DPRD Kota Palangka Raya dalam pemandangan umum terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak pada Rapat Paripurna ke-12 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026/2027.
Ketua sekaligus Juru Bicara Fraksi Demokrat, Hatir Sata Tarigan, menilai konsep Kota Layak Anak tidak cukup hanya berfokus pada perlindungan anak.
Lingkungan tempat anak beraktivitas juga perlu didukung fasilitas umum dan layanan dasar yang sesuai dengan kebutuhan mereka.
“Kota Layak Anak perlu ditunjang oleh lingkungan yang aman, sehat, dan ramah anak, termasuk jalan dan fasilitas umum yang aman, ruang bermain yang layak, serta kawasan pendidikan dan permukiman yang terlindungi,” ujarnya, Rabu (11/11/2026).
Perhatian terhadap fasilitas publik tersebut juga perlu mencakup kelompok anak dengan kebutuhan dan kondisi khusus.
Fraksi Demokrat meminta agar penyelenggaraan Kota Layak Anak memperhatikan anak penyandang disabilitas, anak dari keluarga rentan, anak yang berhadapan dengan hukum, serta anak dalam situasi darurat.
Di sisi lain, pelaksanaan program juga membutuhkan dukungan pembiayaan yang sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
Penganggaran perlu disusun secara memadai, terarah, dan berkelanjutan agar berbagai kebutuhan penyelenggaraan Kota Layak Anak dapat ditindaklanjuti.
“Program Kota Layak Anak perlu didukung penganggaran yang memadai, terarah, dan berkelanjutan sesuai kemampuan keuangan daerah,” tegasnya.
Aspek pengawasan juga menjadi bagian yang disoroti. Meminta Raperda mengatur mekanisme pelaporan, pemantauan, evaluasi, hingga tindak lanjut hasil evaluasi agar pelaksanaan kebijakan dapat diukur dan dipertanggungjawabkan.
Dengan sejumlah catatan tersebut, Fraksi Demokrat menyatakan mendukung Raperda Penyelenggaraan Kota Layak Anak untuk dibahas lebih lanjut. Penyempurnaan substansi, kejelasan pelaksanaan, dukungan anggaran, dan efektivitas pengawasan menjadi hal yang perlu diperhatikan dalam pembahasan berikutnya. (af)
*Editor : Yandi Novia
Seluruh konten situs ini menggunakan lisensi Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International, kecuali ada keterangan berbeda, dengan ketentuan wajib mencantumkan atribusi kepada sumber asli (perspektifspace.com) sebagai sumber utama dan tidak digunakan untuk tujuan komersial tanpa izin tambahan.
