Fraksi PKB Minta Fasilitas Publik Ramah Anak Diperluas hingga Lingkungan Permukiman

Taman bermain, ruang terbuka hijau, jalur pejalan kaki, hingga transportasi publik perlu memperhatikan keamanan dan aksesibilitas anak, termasuk penyandang disabilitas.
by November 11, 2026
1 min read
Rusdiansyah jubir Fraksi PKB dprd kota palangka raya |
Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kota Palangka Raya, Rusdiansyah saat menyampaikan pandangan umum pada rapat paripurna. Rabu (11/11/2026). M.Akmal.Firdaus/PERSPEKTIFSPACE.

Penyelenggaraan Kota Layak Anak perlu diwujudkan melalui lingkungan yang mendukung aktivitas dan tumbuh kembang anak, bukan hanya melalui regulasi.

Ketersediaan fasilitas publik yang aman, nyaman, dan mudah diakses menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan Pemerintah Kota Palangka Raya.

Hal tersebut disampaikan Juru Bicara Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kota Palangka Raya, Rusdiansyah, dalam pemandangan umum terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak pada Rapat Paripurna ke-12 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026/2027.

Fasilitas publik harus dapat dimanfaatkan anak dalam kehidupan sehari-hari. Kebutuhan tersebut mencakup taman bermain, ruang terbuka hijau, fasilitas olahraga, jalur pejalan kaki, transportasi, serta sarana publik lainnya, termasuk yang dapat diakses anak penyandang disabilitas.

“Konsep Kota Layak Anak harus tercermin dalam kondisi lingkungan dan fasilitas publik,” ujarnya, Rabu (11/11/2026).

Selain penyediaan fasilitas, keterlibatan keluarga dan masyarakat juga dinilai penting untuk menciptakan lingkungan yang mendukung tumbuh kembang anak.

Peran RT, RW, kelurahan, lembaga pendidikan, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, organisasi kepemudaan, hingga lembaga perlindungan anak perlu diperkuat.

Fraksi PKB juga menekankan pentingnya memberikan ruang bagi anak untuk menyampaikan aspirasi dan kebutuhan mereka secara proporsional.

Keterlibatan anak diperlukan agar kebijakan yang disusun turut mempertimbangkan kebutuhan dan pengalaman mereka.

Dukungan anggaran menjadi aspek lain yang perlu dipastikan. Pemerintah kota diharapkan mengarahkan pembiayaan melalui perangkat daerah terkait pada kegiatan yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh anak.

“Anggaran perlu diarahkan pada kegiatan yang memberikan manfaat langsung bagi anak,” tegasnya.

Penganggaran tersebut perlu dilakukan secara terencana, terukur, transparan, dan berkelanjutan. Fraksi PKB juga meminta adanya mekanisme koordinasi, pemantauan, evaluasi, serta pelaporan agar pelaksanaan program dapat dipertanggungjawabkan.

Fraksi PKB pada prinsipnya mendukung Raperda Penyelenggaraan Kota Layak Anak untuk dibahas lebih lanjut. Fraksi berharap kebijakan yang dihasilkan tidak hanya berorientasi pada penghargaan atau predikat Kota Layak Anak, tetapi mengutamakan kualitas pelayanan, keamanan, kesejahteraan, dan pemenuhan hak anak. (af)

*Editor : Yandi Novia
Seluruh konten situs ini menggunakan lisensi Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International, kecuali ada keterangan berbeda, dengan ketentuan wajib mencantumkan atribusi kepada sumber asli (perspektifspace.com) sebagai sumber utama dan tidak digunakan untuk tujuan komersial tanpa izin tambahan.

Latest from Same Tags

Go toTop

Baca Juga