Pemerintah Desak Platform Medsos Tindak Tegas Disinformasi

Menteri Kominfo menegaskan, pemerintah tidak akan ragu memberikan sanksi, termasuk ancaman pemblokiran, jika platform tidak melakukan kurasi konten secara serius.
by Agustus 27, 2025
1 min read
Ilustrasi

Kementerian Komunikasi dan Informatika kembali menekan raksasa teknologi seperti TikTok, Meta, dan YouTube untuk lebih agresif menindak konten berbahaya. Desakan ini datang setelah maraknya judi online, pornografi, dan hoaks politik yang merajalela di jagat digital Indonesia.

Menteri Kominfo menegaskan, pemerintah tidak akan ragu memberikan sanksi, termasuk ancaman pemblokiran, jika platform tidak melakukan kurasi konten secara serius. “Kami minta mereka tidak sekadar laporan, tapi tindakan nyata. Publik sudah terlalu sering jadi korban,” kata Budi Arie Setiadi.

Data menunjukkan, sepanjang 2024 hingga pertengahan 2025, Kominfo telah memblokir lebih dari 1,7 juta konten judi online. Namun, peredaran kembali konten tersebut di platform besar menunjukkan lemahnya penanganan.

Isu ini bukan hanya soal teknis penyaringan, tapi juga soal komitmen bisnis. Semakin banyak konten viral yang bersifat sensasional, semakin tinggi engagement dan pendapatan iklan. Publik menilai inilah konflik kepentingan yang membuat platform setengah hati memberantas disinformasi.

Pengamat kebijakan digital, Damar Juniarto, menyebut bahwa regulasi harus lebih tegas. “Pemerintah jangan hanya menekan, tapi juga memberi mekanisme evaluasi terbuka. Transparansi adalah kunci, supaya publik tahu seberapa jauh platform menjalankan kewajiban.”

Kritik juga datang dari aktivis kebebasan berekspresi. Mereka khawatir, tekanan pemerintah justru melahirkan praktik over-moderasi, di mana konten kritis terhadap pemerintah ikut terhapus dengan alasan “berbahaya.”

Keseimbangan menjadi isu utama. Bagaimana membasmi judi online dan pornografi tanpa mengorbankan suara publik? Pertanyaan ini terus jadi perdebatan, sementara konten merugikan tetap bermunculan setiap hari.

Publik kini menuntut langkah konkret. Tidak cukup hanya konferensi pers atau janji platform, melainkan algoritma yang benar-benar memprioritaskan keselamatan pengguna.

Kasus ini menunjukkan wajah ganda media sosial, ruang kebebasan sekaligus ancaman. Jika tidak ada mekanisme transparan, publik akan tetap skeptis. Viral hanya sebentar, tapi dampaknya bisa jangka panjang.

Baca Juga