Transformasi layanan publik berbasis data kian menemukan momentumnya. Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) membuka ruang kolaborasi dengan BPJS Kesehatan untuk memanfaatkan kecerdasan artifisial (AI) dalam meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat.
Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, Nezar Patria, menegaskan bahwa pengelolaan data dalam skala besar seperti di BPJS Kesehatan tidak lagi dapat mengandalkan pendekatan konvensional. Volume data yang terus bertambah dan bergerak cepat menuntut sistem yang lebih adaptif dan cerdas.
“Pengelolaan data dalam skala besar tidak bisa lagi manual. Datanya besar dan bergerak cepat. AI menjadi kebutuhan agar layanan publik bisa lebih cepat dan tepat,” ujarnya saat menerima Direktur Teknologi Informasi BPJS Kesehatan, Setiaji, di Kantor Kemkomdigi, Jakarta Pusat, Rabu (1/4/2026).
Sebagai langkah konkret, Kemkomdigi telah menyiapkan ekosistem pengembangan talenta melalui program AI Talent Factory. Program ini dirancang untuk menjawab kebutuhan nyata di lapangan dengan menghubungkan talenta muda, dunia akademik, dan industri global.
“Kami sudah punya AI Talent Factory. Kami siapkan talenta dari kampus-kampus terbaik, kami latih dengan use case nyata, dan didampingi mentor dari industri global,” jelas Nezar.
Mahasiswa dari sejumlah perguruan tinggi seperti Universitas Brawijaya, Universitas Gadjah Mada (UGM), Institut Teknologi Bandung (ITB), dan Universitas Indonesia (UI) terlibat dalam program ini. Selain itu, kolaborasi juga dijalin dengan perusahaan teknologi global dan universitas internasional.
“Kami kerja sama dengan Google, Apple, Amazon, juga MIT dan Oxford. Jadi talenta yang dihasilkan siap masuk ke kebutuhan riil di lapangan,” tambahnya.
Nezar menekankan bahwa kolaborasi dengan BPJS Kesehatan dapat segera dijalankan dengan memadukan kekuatan data, kebutuhan penggunaan (use case), dan talenta yang telah disiapkan.
“Kalau BPJS Kesehatan punya use case dan data, kami punya talenta dan ekosistem. Ini bisa langsung kita kerjakan bersama. Tujuannya jelas, layanan ke masyarakat harus lebih cepat, lebih akurat,” tegasnya.
Di sisi lain, Direktur Teknologi Informasi BPJS Kesehatan, Setiaji, mengungkapkan bahwa pihaknya telah mulai mengembangkan berbagai penerapan AI, meski masih menghadapi sejumlah keterbatasan.
“Kami sudah mulai bangun chatbot, analisis klaim, dan smart analytics. Tapi memang masih ada gap, terutama dalam pengembangan model dan pemanfaatan data,” ujarnya.
Ia menilai sistem yang ada saat ini belum sepenuhnya mampu memahami kebutuhan pengguna secara komprehensif. Chatbot, misalnya, masih berfungsi sebatas pengganti FAQ, sementara analisis klaim belum mampu membaca banyak variabel secara mendalam.
“Ini yang ingin kami tingkatkan agar layanan bisa lebih cepat dan akurat,” tambahnya.
Melalui kolaborasi ini, pemerintah menargetkan layanan BPJS Kesehatan menjadi lebih responsif, proses klaim lebih cepat, serta pemanfaatan data kesehatan lebih optimal untuk mendukung kebijakan berbasis bukti. Lebih jauh, kerja sama ini juga diharapkan mendorong transfer pengetahuan dan penguatan kapasitas internal, sehingga transformasi digital tidak hanya berhenti pada sistem, tetapi juga pada manusianya.
Di tengah tuntutan layanan publik yang semakin cepat dan presisi, langkah ini menjadi penanda bahwa masa depan pelayanan kesehatan tidak lagi sekadar administratif, melainkan berbasis kecerdasan, data, dan kolaborasi lintas sektor. (yn)
*Editor : Yandi Novia
Seluruh konten situs ini menggunakan lisensi Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International, kecuali ada keterangan berbeda.
