Anggota Komisi V DPR RI Fraksi PAN, Muhammad Syauqie, menerima kunjungan kerja Komisi III DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) di Ruang Rapat Fraksi PAN DPR RI, Jumat (7/11/2025).
Pertemuan yang dipimpin Ketua Komisi III DPRD Kotim, Dadang Siswanto, itu membahas sejumlah persoalan strategis di daerah, mulai dari kerusakan infrastruktur, persoalan transportasi, hingga peningkatan layanan publik.
Dalam penyampaiannya, DPRD Kotim membawa beragam aspirasi masyarakat, khususnya terkait kondisi jalan penghubung antarwilayah yang dinilai semakin memprihatinkan. Beberapa ruas jalan di Seranau dan Pagatan disebut mengalami kerusakan berat sehingga menghambat mobilitas warga.
“Jalan penghubung antarwilayah di Seranau dan Pagatan masih rusak berat. Bahkan beberapa kecamatan seperti Seranau sulit diakses karena keterbatasan infrastruktur,” ujar Dadang.
Tak hanya jalan, fasilitas pelabuhan dan kapal feri penyeberangan juga menjadi sorotan. Menurut DPRD Kotim, sarana pelabuhan yang masih dikelola pihak swasta belum memenuhi standar keselamatan, sehingga perlu segera ditingkatkan untuk mendukung konektivitas dan aktivitas ekonomi masyarakat pesisir.
Mereka juga menyampaikan kebutuhan mendesak lainnya, seperti perpanjangan landasan Bandara H. Asan Sampit agar dapat melayani pesawat berbadan lebih besar, serta peningkatan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan di wilayah pedalaman.
Menanggapi beragam aspirasi tersebut, Muhammad Syauqie menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan kebutuhan masyarakat Kotim di tingkat pusat.
“Kami sudah berkoordinasi dengan Gubernur Kalteng, DPD RI, dan Kementerian PUPR agar Kalimantan Tengah mendapat porsi APBN yang lebih besar. Infrastruktur adalah urat nadi pembangunan daerah,” tegas Syauqie.
Ia juga memastikan akan menindaklanjuti dugaan persoalan keselamatan transportasi air, termasuk kecelakaan yang terjadi di feri penyeberangan Seranau. Koordinasi dengan Kementerian Perhubungan Darat dan Balai Perhubungan Sungai dan Darat, kata dia, akan segera dilakukan.
Syauqie menyebut akan mengawal sejumlah isu lainnya seperti perpanjangan landasan Bandara H. Asan Sampit, perbaikan drainase Jalan Sudirman, hingga evaluasi tarif pelabuhan yang dinilai memberatkan masyarakat.
“Kami akan terus memperjuangkan aspirasi ini. Pemerintah harus hadir memastikan masyarakat Kotim, terutama di wilayah pelosok, bisa menikmati akses jalan, layanan kesehatan, dan pendidikan yang layak,” ujarnya.
Pertemuan berlangsung hangat dan produktif, serta menjadi bukti sinergi antara wakil rakyat di daerah dan pusat dalam upaya mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Bumi Habaring Hurung. (Ahaf)
*Editor : Yoan Pramoga
Seluruh konten situs ini menggunakan lisensi Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International, kecuali ada keterangan berbeda.
