Anggota DPR RI Dapil Kalimantan Tengah, Muhammad Syauqie, mendorong percepatan pembangunan infrastruktur dan peningkatan konektivitas antarwilayah di Provinsi Kalimantan Tengah.
Hal itu ia sampaikan dalam rapat kerja Komisi V DPR RI bersama Menteri PUPR, Dody Hanggoro, di Gedung Nusantara, Rabu (7/5/2025).
Rapat yang digelar di ruang Komisi V tersebut membahas sejumlah agenda strategis pembangunan infrastruktur nasional. Termasuk di dalamnya evaluasi kunjungan kerja Komisi V ke Kalimantan Tengah beberapa waktu lalu.
“Masukan yang kami sampaikan hari ini merupakan tindak lanjut dari aspirasi pemerintah provinsi yang kami serap saat reses lalu,” ujar Syauqie kepada wartawan.
Syauqie menekankan bahwa konektivitas antardaerah menjadi salah satu kunci pemerataan pembangunan di Kalimantan Tengah.
Ia menyoroti kondisi infrastruktur jalan dan jembatan di sejumlah wilayah yang masih sangat terbatas, sehingga berdampak pada mobilitas warga dan pertumbuhan ekonomi.
Salah satu proyek yang disorot adalah penyelesaian ruas jalan tembus lintas tengah Kalimantan, khususnya segmen Tumbang Sanamang hingga perbatasan Kalimantan Barat.
“Ruas jalan Tumbang Sanamang sampai batas Kalbar sepanjang 90,5 kilometer perlu segera dituntaskan agar mobilitas antarprovinsi lebih lancar,” tegasnya.
Selain itu, Syauqie juga menyoroti hambatan administratif pada pembangunan akses penghubung dari Jembatan Sungai Jelai di Kabupaten Sukamara menuju Ketapang, Kalimantan Barat.
Proyek tersebut belum berjalan karena masalah perizinan di kawasan hutan lindung.
“Hingga saat ini, dokumen penghubung jalan tersebut masih dalam proses karena kawasan yang dilalui merupakan hutan lindung,” katanya.
Meski begitu, ia berharap Kementerian PUPR segera menyelesaikan hambatan tersebut agar konektivitas antarprovinsi dapat segera dirasakan masyarakat.
Tidak hanya fokus pada pembangunan jalan, Syauqie turut menekankan pentingnya infrastruktur air seperti bendungan dan irigasi.
Salah satu proyek strategis yang tengah didorong adalah Bendungan Muara Juloi di Kabupaten Murung Raya.
“Bendungan ini juga akan memperkuat sistem pengendalian banjir yang kerap melanda wilayah hulu,” ujarnya.
Menurut Syauqie, keberadaan bendungan sangat penting untuk mendukung ketahanan air dan pangan di wilayah pedalaman.
Komisi V juga mendorong percepatan rehabilitasi jaringan irigasi dan drainase di kawasan pertanian produktif.
Syauqie menyebut, perbaikan sistem pengairan akan berdampak langsung pada peningkatan hasil pertanian dan mengurangi risiko gagal panen.
Ia menegaskan bahwa Komisi V DPR RI berkomitmen mengawal proyek strategis nasional agar Kalteng tidak tertinggal dari provinsi lain.
“Pembangunan infrastruktur harus merata. Kalimantan Tengah harus mendapat perhatian serius karena wilayahnya luas dan masih banyak kawasan yang belum terjangkau akses dasar,” tegasnya.
Syauqie berharap kerja sama antara pemerintah pusat dan daerah terus diperkuat demi mempercepat pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan di Kalimantan Tengah. (Ahaf)
*Editor : Yoan Pramoga
Seluruh konten situs ini menggunakan lisensi Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International, kecuali ada keterangan berbeda.
