Pemerintah Kota Palangka Raya didorong untuk lebih aktif menyampaikan kebutuhan formasi Aparatur Sipil Negara (ASN) kepada pemerintah pusat. Pengusulan tersebut perlu disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing sektor agar kekurangan tenaga di lingkungan pemerintahan daerah dapat ditangani secara bertahap.
Anggota Komisi III DPRD Kota Palangka Raya, Arif M Norkim, menilai pemerintah daerah perlu mengambil inisiatif dalam mengidentifikasi dan mengusulkan formasi pegawai. Menurutnya, kebutuhan ASN di daerah tidak cukup hanya menunggu kebijakan atau pembukaan formasi dari pemerintah pusat.
Ia menyebut, kekurangan tenaga masih menjadi persoalan yang perlu mendapat perhatian, khususnya pada sektor yang berhubungan langsung dengan pelayanan masyarakat. Ketersediaan pegawai yang memadai dibutuhkan agar pelaksanaan tugas pemerintahan dan pelayanan publik dapat berjalan sesuai kebutuhan.
“Seharusnya pemerintah daerah berinisiatif mengusulkan formasi sesuai kebutuhan, karena kita masih kekurangan ASN, baik untuk pelayanan publik, tenaga guru, maupun tenaga medis,” ujarnya, Rabu (11/11/2026).
Arif menekankan, pemerintah kota perlu terlebih dahulu memetakan kebutuhan pegawai di setiap perangkat daerah. Pemetaan itu menjadi dasar untuk menentukan jenis formasi dan jumlah tenaga yang perlu diajukan kepada pemerintah pusat.
Menurutnya, langkah tersebut penting agar usulan yang disampaikan tidak sekadar bersifat administratif, tetapi benar-benar mencerminkan kebutuhan di lapangan. Dengan begitu, sektor yang mengalami kekurangan tenaga dapat menjadi perhatian dalam perencanaan pengadaan ASN.
“Pemerintah daerah jangan hanya menunggu kebijakan dari pusat, tetapi harus aktif menyampaikan formasi apa saja yang memang dibutuhkan pemerintah daerah,” tegasnya.
Ia berharap, kebutuhan tenaga di lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya dapat tersampaikan secara jelas melalui pengusulan formasi yang terencana. Upaya tersebut dinilai perlu dilakukan secara berkelanjutan agar pemenuhan kebutuhan pegawai dapat disesuaikan dengan kemampuan dan kebijakan pemerintah pusat.
“Jangan sampai kebutuhan tenaga di daerah tidak tersampaikan, sehingga pemerintah kota harus terus mengusulkan formasi yang dibutuhkan agar kekurangan ASN bisa ditangani secara bertahap,” pungkasnya. (af)
*Editor : Yandi Novia
Seluruh konten situs ini menggunakan lisensi Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International, kecuali ada keterangan berbeda, dengan ketentuan wajib mencantumkan atribusi kepada sumber asli (perspektifspace.com) sebagai sumber utama dan tidak digunakan untuk tujuan komersial tanpa izin tambahan.
