Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD Kota Palangka Raya meminta Pemerintah Kota (Pemko) Palangka Raya memperkuat upaya perlindungan dan pemenuhan hak anak.
Berbagai persoalan, mulai dari kekerasan, perundungan, eksploitasi, hingga anak putus sekolah akibat keterbatasan ekonomi, dinilai perlu ditangani secara konkret sebagai bagian dari upaya mewujudkan Kota Layak Anak.
Permintaan tersebut disampaikan Juru Bicara Fraksi PAN DPRD Kota Palangka Raya, Syaufwan Hadi, saat membacakan pemandangan umum fraksinya terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026/2027.
Menurut Syaufwan, upaya mewujudkan Kota Layak Anak harus disertai penyelesaian persoalan yang dihadapi anak di daerah.
Mengingatkan agar target memperoleh predikat tersebut tidak hanya berorientasi pada pemenuhan administrasi, sementara kasus pelanggaran hak anak masih terjadi.
“Jangan sampai kita berhasil mendapatkan predikat Kota Layak Anak, tetapi masih ditemukan anak-anak yang mengalami kekerasan, perundungan, eksploitasi, hingga tidak mendapatkan akses pendidikan yang layak,” ujarnya, Rabu (11/11/2026).
Selain mendorong penanganan berbagai persoalan tersebut, Fraksi PAN meminta Pemko Palangka Raya memiliki data yang jelas mengenai jumlah kasus kekerasan dan pelanggaran hak anak dalam tiga tahun terakhir.
Ketersediaan data dinilai penting untuk mengetahui kondisi yang terjadi sekaligus menjadi dasar dalam menentukan kebijakan dan langkah penanganan.
Fraksi PAN juga menyoroti anak-anak dari keluarga kurang mampu yang berisiko kehilangan akses pendidikan karena keterbatasan ekonomi.
“Pemko perlu memberikan perhatian khusus kepada anak-anak dari keluarga kurang mampu agar keterbatasan ekonomi tidak menjadi penghalang bagi mereka untuk mendapatkan pendidikan yang layak,” kata Syaufwan.
Ditegaskannya bahwa perlindungan terhadap anak tidak cukup dilakukan melalui sosialisasi.
Pemerintah daerah harus memastikan adanya penanganan ketika anak menjadi korban, mulai dari pemberian perlindungan, pendampingan, pemulihan, hingga pemenuhan hak untuk memperoleh keadilan.
“Perlindungan anak tidak cukup hanya dengan melakukan sosialisasi. Pemerintah harus hadir ketika anak menjadi korban, memberikan perlindungan, pendampingan, pemulihan, dan memastikan keadilan,” tegasnya. (af)
*Editor : Yandi Novia
Seluruh konten situs ini menggunakan lisensi Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International, kecuali ada keterangan berbeda, dengan ketentuan wajib mencantumkan atribusi kepada sumber asli (perspektifspace.com) sebagai sumber utama dan tidak digunakan untuk tujuan komersial tanpa izin tambahan.
