Anggota Komisi V DPR RI, Muhammad Syauqie, menyoroti kondisi jalan nasional di Kalimantan Tengah yang tercatat sebagai terpanjang rusak di Indonesia. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR Tahun 2025, panjang jalan nasional rusak di Kalimantan Tengah mencapai 191,56 kilometer. Angka tersebut menempatkan Kalimantan Tengah di posisi tertinggi secara nasional.
Syauqie mengatakan, data tersebut menjadi perhatian serius Komisi V DPR RI karena mencerminkan ketimpangan pembangunan infrastruktur antarwilayah.
“Fakta bahwa Kalimantan Tengah menempati posisi tertinggi menunjukkan adanya ketimpangan pembangunan infrastruktur nasional yang harus segera dibenahi,” ujar Syauqie saat Rapat Kerja Komisi V DPR RI bersama Menteri Pekerjaan Umum di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Senin (17/11/2025).
Menurutnya, kerusakan jalan nasional berdampak langsung terhadap mobilitas masyarakat, distribusi barang, hingga pertumbuhan ekonomi daerah, khususnya bagi warga yang bergantung pada jalur transportasi darat.
“Kondisi ini bukan sekadar persoalan teknis, tetapi menyangkut kehidupan masyarakat. Perbaikan jalan nasional di Kalimantan Tengah harus menjadi prioritas nasional,” ungkapnya.
Syauqie menjelaskan, karakteristik alam Kalimantan Tengah yang didominasi lahan gambut dan rawa menjadi tantangan tersendiri dalam pembangunan infrastruktur jalan.
“Tanah gambut dan rawa membuat jalan mudah rusak jika tidak didesain dengan spesifikasi teknis yang tepat. Ditambah beban kendaraan berat dari aktivitas tambang dan perkebunan serta curah hujan tinggi,” jelasnya.
Ia menilai, persoalan tersebut membutuhkan perencanaan matang serta penerapan teknologi konstruksi yang sesuai dengan kondisi lahan di Kalimantan Tengah.
Sebagai wakil rakyat dari daerah pemilihan Kalimantan Tengah, Syauqie berkomitmen memperjuangkan peningkatan perhatian pemerintah pusat terhadap infrastruktur jalan di wilayah tersebut.
“Melalui Komisi V DPR RI, kami mendorong peningkatan alokasi anggaran dan mengusulkan agar perbaikan jalan nasional di Kalimantan Tengah masuk dalam Proyek Strategis Nasional atau setidaknya menjadi program prioritas tahunan,” terangnya.
Upaya tersebut, lanjut Syauqie, telah disampaikan dalam berbagai rapat kerja dan rapat dengar pendapat antara Komisi V DPR RI dan Kementerian PUPR, khususnya Direktorat Jenderal Bina Marga.
“Kami juga mendorong percepatan proses tender dan pelaksanaan pekerjaan di lapangan agar perbaikan tidak terus tertunda,” ujarnya.
Syauqie menegaskan, pembangunan jalan harus dibarengi dengan pemeliharaan berkala serta pengawasan ketat agar hasilnya berkualitas dan berkelanjutan.
“Pembangunan tidak boleh hanya fokus pada proyek baru, tetapi juga pemeliharaan dengan standar mutu tinggi. Penggunaan material yang sesuai dengan karakter tanah gambut dan rawa juga harus menjadi perhatian,” tegas lesiglator Fraksi PAN itu.
Ia berharap, sinergi antara DPR, pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat dapat mempercepat penanganan jalan rusak di Kalimantan Tengah.
“Dengan komitmen bersama, persoalan jalan nasional di Kalimantan Tengah dapat diselesaikan secara bertahap dan berkelanjutan,” pungkasnya. (Ahaf)
*Editor : Yoan Pramoga
Seluruh konten situs ini menggunakan lisensi Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International, kecuali ada keterangan berbeda.
