Pemerintah Kota Palangka Raya kini harus pintar-pintar mengatur strategi setelah alokasi Transfer ke Daerah (TKD) tahun 2026 dipangkas hingga Rp253 miliar. Wali Kota Palangka Raya, Fairid Naparin, menyadari kondisi ini tentu bukan kabar yang ringan. Namun ia menegaskan, pemangkasan anggaran bukan alasan untuk menurunkan mutu pelayanan publik maupun menghentikan pembangunan.
“Justru ini momentum untuk lebih efisien dan inovatif. Kita lakukan rasionalisasi belanja operasional, mengoptimalkan aset pemerintah lewat kerja sama dengan pihak ketiga, serta memperkuat akses bantuan dari pemerintah pusat,” jelas Fairid, Kamis (25/9/2025).
Fairid mencontohkan, aset daerah yang selama ini belum dimanfaatkan maksimal akan dikelola lebih produktif. Dengan menggandeng swasta maupun lembaga lain, aset tersebut bisa mendatangkan nilai tambah, menambah pendapatan daerah, sekaligus membuka peluang investasi dan lapangan kerja baru.
Meski sejumlah rencana pembangunan harus disesuaikan, Fairid memastikan program prioritas tetap berjalan.
“Kalau soal jalan dan drainase, mungkin ada yang dilaksanakan bertahap. Tapi arah pembangunan tetap kita jaga supaya on track,” tegasnya.
Kebijakan ini juga tetap memperhatikan keberlangsungan tenaga kerja di lingkungan pemerintah daerah.
Ia juga menekankan pentingnya sinergi dengan pemerintah pusat. Menurutnya, dukungan lewat berbagai program lintas sektor, mulai dari infrastruktur, pendidikan, kesehatan, sampai penguatan ekonomi kerakyatan, akan sangat membantu meringankan beban fiskal daerah. Hal ini juga sejalan dengan upaya pemerintah dalam memastikan program bantuan bagi masyarakat tetap berjalan.
“Pemangkasan ini memang berdampak, tapi dengan langkah efisiensi dan kolaborasi, kita tetap bisa menghadirkan pelayanan terbaik bagi masyarakat,” pungkas Fairid.
*Editor : Yoan Pramoga
Seluruh konten situs ini menggunakan lisensi Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International, kecuali ada keterangan berbeda.
