Wakil Ketua Komite III DPD RI sekaligus Anggota DPD RI Provinsi Kalimantan Tengah, dr. Erni Daryanti, M.Biomed, menyatakan dukungan penuh terhadap pengesahan Kementerian Haji di Indonesia.
Hal itu ia sampaikan setelah mengikuti seluruh rangkaian proses pembahasan di Komite III, Senin (25/8/2025).
dr. Erni menilai, pembentukan kementerian khusus yang menangani haji dan umrah merupakan langkah strategis untuk memperkuat tata kelola penyelenggaraan ibadah yang setiap tahun melibatkan jutaan jamaah dari Indonesia.
“Haji merupakan ibadah yang melibatkan jumlah jamaah sangat besar setiap tahunnya, sehingga memerlukan manajemen yang lebih fokus, terpadu, dan berkesinambungan. Kehadiran Kementerian Haji akan menjadi solusi agar pelayanan semakin optimal, baik dalam menghadapi dinamika di Arab Saudi maupun di dalam negeri,” ujar Erni.
Sebagai pimpinan Komite III yang membidangi urusan agama, pendidikan, kesehatan, dan sosial, dr. Erni menegaskan pentingnya negara hadir secara lebih kuat dalam memfasilitasi kebutuhan masyarakat Muslim, khususnya terkait ibadah haji dan umrah.
Menurutnya, keberadaan Kementerian Haji diharapkan mampu memberikan sejumlah dampak positif, di antaranya:
- Meningkatkan koordinasi antar lembaga dalam penyelenggaraan haji dan umrah.
- Memperluas akses dan pemerataan pelayanan bagi calon jamaah hingga ke daerah terpencil.
- Mengoptimalkan diplomasi dengan Pemerintah Arab Saudi agar kuota haji dapat terus ditingkatkan.
- Menjamin transparansi biaya haji dan memastikan keberpihakan kepada jamaah.
dr. Erni menambahkan, dukungan terhadap pengesahan Kementerian Haji merupakan komitmen nyata DPD RI dalam memperjuangkan aspirasi umat Islam di seluruh Indonesia.
“Kita ingin ibadah haji tidak hanya berjalan lancar secara teknis, tetapi juga memberikan pengalaman spiritual terbaik bagi jamaah. Dengan adanya Kementerian Haji, harapan tersebut bisa lebih mudah diwujudkan,” tegasnya.
Dengan dukungan dari berbagai pihak, termasuk DPD RI, pembentukan Kementerian Haji dinilai menjadi momentum penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan haji dan umrah secara nasional. (Ahaf)
*Editor : Yoan Pramoga
Seluruh konten situs ini menggunakan lisensi Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International, kecuali ada keterangan berbeda.
