Aliansi Masyarakat Kalimantan Tengah Melawan menilai penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Tengah belum berjalan efektif. Mereka mendesak pemerintah mengambil langkah konkret untuk mengatasi kabut asap yang dinilai masih mengancam kesehatan dan keselamatan masyarakat.
Penilaian tersebut disampaikan perwakilan aliansi saat menggelar demonstrasi di Kantor Gubernur Kalimantan Tengah, Senin (19/10/2026). Dalam aksi itu, massa menyampaikan sembilan poin tuntutan. Tujuh di antaranya berkaitan dengan penanganan karhutla, sedangkan dua lainnya menyangkut persoalan listrik dan bahan bakar minyak (BBM).
Perwakilan massa mengungkapkan kekecewaan terhadap respons Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng). Mereka menilai pemerintah belum memberikan ruang yang memadai bagi massa untuk menyampaikan aspirasi secara langsung.
“Kami merasa bahwasannya memang pemerintah provinsi semakin menunjukkan sikap tak acuh dengan hak masyarakat,” ujar salah satu perwakilan massa aksi.
Ia menjelaskan, aksi tersebut melibatkan berbagai elemen masyarakat, mulai dari mahasiswa, relawan, masyarakat adat hingga organisasi nonpemerintah (NGO) yang bersentuhan langsung dengan kondisi di lapangan.
Menurutnya, pemerintah perlu mendengarkan keresahan warga yang terdampak kabut asap maupun pihak-pihak yang terlibat dalam penanganan karhutla.
“Yang kita inginkan adalah pemerintah menemui massa aksi yang membawa keresahan, kekecewaan, dan kemarahan,” ungkapnya.
Aliansi menilai persoalan kabut asap tidak bisa dianggap sepele karena berkaitan langsung dengan keselamatan dan kesehatan masyarakat. Mereka meminta pemerintah melakukan penanganan lebih serius dan mengambil langkah nyata di lapangan.
“Kami-kami di depan ini turun bertaruh nyawa, kami di depan ini turun bertaruh rasa sehat kita, karena kita turun di sini berangkat dari hati untuk menyuarakan suara masyarakat,” tegasnya.
Massa juga mempertanyakan klaim keberhasilan penanganan karhutla yang sebelumnya disampaikan kepada pemerintah pusat. Menurut mereka, kondisi yang dirasakan masyarakat belum menunjukkan perbaikan signifikan.
“Realitanya kita masih menghirup asap tebal dengan polusi udara di atas 4.000 PM2.5,” katanya.
Atas kondisi tersebut, aliansi meminta pemerintah daerah tidak hanya mengandalkan laporan, tetapi memastikan penanganan dilakukan secara langsung dan sesuai dengan kondisi di lapangan.
“Harus ada penanganan secara spesifik dari pemerintah, ada keseriusan, ada turun langsung. Jangan hanya menggunakan laporan-laporan,” ujarnya.
Massa juga meminta pemerintah daerah tidak menjadikan gengsi sebagai penghalang untuk membawa persoalan karhutla ke tingkat nasional apabila penanganan di daerah belum mampu mengatasi kondisi secara optimal.
“Jangan mempertaruhkan gengsi dengan nyawa, karena selayaknya gengsi masih bisa dikembalikan, nyawa tidak bisa diulangkan kembali,” tegasnya.
Aliansi Masyarakat Kalimantan Tengah Melawan menyatakan akan kembali menggelar demonstrasi dengan jumlah massa yang lebih besar dalam waktu dekat. Mereka mendesak pemerintah lebih serius menangani karhutla dan kabut asap, sekaligus menindaklanjuti sembilan poin tuntutan yang telah disampaikan. (af)
*Editor : Yandi Novia
Seluruh konten situs ini menggunakan lisensi Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International, kecuali ada keterangan berbeda.
