Dampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) masih dirasakan masyarakat Kota Palangka Raya. Gangguan tidak hanya terjadi pada kesehatan warga, tetapi juga merembet ke sektor pertanian, aktivitas ekonomi hingga penerbangan.
Anggota Komisi I DPRD Kota Palangka Raya, Hatir Sata Tarigan, S.E., M.Th., mengatakan banyak masyarakat yang terserang ISPA akibat kondisi asap. Bahkan, ada masyarakat yang memilih mengungsi sementara ke kota lain karena mengalami penyakit asma dan gangguan kesehatan lainnya.
“Kita ikut prihatin. Kita pun terserang semua. Banyak masyarakat kota ini, bahkan ada yang mengungsi ke kota lain sementara karena memang penyakit asma dan lain-lain,” katanya. Kamis (1/10/2026).
Dampak kabut asap juga dirasakan petani di sekitar Kota Palangka Raya. Hatir menyebut banyak petani mengalami kegagalan karena tanaman tidak mendapatkan penyinaran matahari.
“Petani sekarang di sekitar Kota Palangka Raya kan gagal semua. Yang nanam sayur, gagal karena enggak ada penyinaran matahari,” ujarnya.
Dampak tersebut, lanjutnya, juga dapat berpengaruh terhadap harga kebutuhan di pasar. Kenaikan sayur-mayur dinilai menjadi salah satu dampak yang perlu diperhatikan pemerintah.
Tak hanya pertanian, kabut asap juga mengganggu aktivitas penerbangan. Sejumlah penerbangan harus tertunda dan dialihkan ke Balikpapan maupun Banjarmasin.
“Bayangkan saja penerbangan sampai tutup. Secara ekonomi juga kita dirugikan, banyak sekali dampak-dampak itu,” katanya.
Melihat dampak kesehatan yang dirasakan masyarakat, Hatir meminta dinas terkait, khususnya Dinas Kesehatan, ikut memfasilitasi masyarakat yang membutuhkan layanan kesehatan. Terlebih, menurutnya, masih banyak masyarakat yang BPJS-nya sudah tidak aktif.
“Kita minta Dinas Kesehatan bisa memfasilitasi karena nanti mungkin perlu nama dan apa segala macam,” ujarnya.
Selain penanganan dampak, Hatir mendorong pemerintah memperkuat langkah pencegahan agar persoalan karhutla tidak terus berulang. Pemerintah juga didorong membantu petani dan pekebun membuka lahan dengan menyiapkan alat berat sehingga masyarakat tidak membuka lahan dengan cara membakar.
“Kalau pemerintah bisa campur tangan terhadap hal ini, saya yakin yang akan datang tidak akan seperti ini,” katanya.
Ia juga menilai lahan-lahan yang terlantar perlu diinventarisasi dan didorong menjadi lahan produktif. Pemerintah dapat melakukan sosialisasi kepada pemilik lahan agar lahan tersebut tidak dibiarkan begitu saja.
“Kalau legalitas tanahnya jelas, maka pemerintah bisa membantu dengan menyiapkan alat berat,” jelasnya.
Menurutnya, penataan lahan juga akan membuka akses untuk mempermudah penanganan apabila terjadi kebakaran. Masyarakat yang nantinya mengelola lahan pertanian juga diharapkan dapat menyiapkan sumur bor sebagai bagian dari antisipasi.
Untuk memperkuat penanganan bencana, Hatir menyebut DPRD telah menyiapkan perda terkait penanggulangan bencana. Dalam perda tersebut, pemerintah diharapkan menganggarkan satu persen dari belanja modal dan jasa setiap tahun untuk mengantisipasi bencana.
Ia berharap pemerintah pusat tetap memberikan perhatian terhadap kondisi Palangka Raya. Menurut Hatir, dampak kabut asap yang terjadi tidak bisa dilihat hanya dalam waktu singkat karena berpengaruh terhadap kesehatan, pendidikan, pertanian hingga perekonomian masyarakat.
“Kalau pemerintah pusat mengatakan tidak berdampak, saya sebagai anggota DPRD menyatakan keberatan sekali. Karena dampaknya luar biasa,” pungkasnya.(af/yn)
*Editor : Yandi Novia
Seluruh konten situs ini menggunakan lisensi Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International, kecuali ada keterangan berbeda.
