Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) mendorong pemerintah untuk segera memperkuat regulasi terkait pemanfaatan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) agar perkembangan teknologi tersebut tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan hidup.
Menurut WALHI, perkembangan AI membawa berbagai manfaat dalam mendukung aktivitas manusia. Namun di balik kemajuan tersebut, terdapat konsekuensi lingkungan yang perlu menjadi perhatian serius, seperti tingginya konsumsi energi, penggunaan air untuk sistem pendingin pusat data, meningkatnya jejak karbon, hingga bertambahnya limbah elektronik.
Direktur Eksekutif Nasional WALHI, Boy Jerry Even Sembiring, mengatakan pengembangan teknologi harus berjalan seiring dengan komitmen menjaga keberlanjutan lingkungan.
Ia menilai pemerintah perlu segera menyusun kebijakan yang mampu memastikan perkembangan AI berlangsung secara bertanggung jawab dan tidak memperbesar tekanan terhadap sumber daya alam.
Salah satu langkah yang dinilai penting ialah menetapkan standar untuk mengukur dampak lingkungan dari penggunaan AI, mengingat hingga saat ini informasi mengenai besarnya dampak tersebut masih sangat terbatas.
“Pemerintah dapat menetapkan prosedur standar untuk mengukur dampak lingkungan dari AI. Saat ini informasi yang dapat diandalkan mengenai hal tersebut masih sangat terbatas,” ujarnya dalam rilis yang diterima, Senin (29/6/2026).
Selain itu, WALHI mendorong pemerintah bersama Program Lingkungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNEP) menyusun regulasi yang mewajibkan perusahaan mengungkapkan dampak lingkungan dari setiap produk dan layanan berbasis AI.
Menurut Boy Jerry, keterbukaan informasi tersebut penting agar masyarakat mengetahui konsekuensi ekologis dari perkembangan teknologi yang semakin banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari.
Di sisi lain, perusahaan teknologi juga didorong untuk meningkatkan efisiensi sistem AI agar tidak membutuhkan energi secara berlebihan.
“Perusahaan teknologi dapat membuat algoritma AI lebih efisien sehingga mengurangi kebutuhan energinya, sekaligus mendaur ulang air dan menggunakan kembali komponen jika memungkinkan,” katanya.
WALHI juga meminta pemerintah mendorong pengelola pusat data menerapkan praktik yang lebih ramah lingkungan, termasuk memanfaatkan energi terbarukan dan melakukan pengimbangan emisi karbon dalam operasionalnya.
Menurut organisasi tersebut, kebijakan mengenai kecerdasan artifisial tidak dapat dipisahkan dari kebijakan lingkungan hidup yang lebih luas karena keduanya memiliki keterkaitan yang erat terhadap keberlanjutan pembangunan.
Karena itu, integrasi regulasi AI ke dalam kebijakan lingkungan nasional dinilai menjadi langkah penting agar transformasi digital berjalan sejalan dengan upaya menjaga kelestarian alam.
WALHI berharap perkembangan teknologi di Indonesia tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi dan inovasi, tetapi juga memperhatikan prinsip keberlanjutan sehingga manfaat AI dapat dirasakan masyarakat tanpa mengorbankan kualitas lingkungan hidup bagi generasi mendatang. (red/yn)
*Editor : Yandi Novia
Seluruh konten situs ini menggunakan lisensi Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International, kecuali ada keterangan berbeda.
