Bupati Barito Selatan, Eddy Raya Samsuri menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) Tahun 2025 yang digelar di Aula Jayang Tingang, Kantor Gubernur Kalimantan Tengah, Kamis (7/8/2025).
Rakor ini dipimpin langsung oleh Menteri Lingkungan Hidup RI, Hanif Faisol Nurofiq, dan turut dihadiri Kepala BMKG Dwikorita Karnawati serta Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto.
Berdasarkan data BMKG, musim kemarau tahun ini memang tergolong normal, namun potensi kebakaran tetap tinggi terutama di wilayah lahan gambut.
Dalam arahannya, Menteri Hanif Faisol menegaskan bahwa tugas utama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dalam penanganan Karhutla mengacu pada Keputusan Menko Polhukam No. 29 Tahun 2025.
Tugas tersebut meliputi pengendalian kebakaran dari aspek lingkungan hidup, penegakan hukum, serta pemulihan ekosistem pasca kebakaran.
“KLHK juga aktif dalam mengedukasi masyarakat agar tidak membakar lahan saat membuka kebun, membangun sekat kanal di lahan gambut, dan memastikan Satgas Karhutla bekerja optimal di lapangan,” ujarnya.
Hanif juga menyebut, berdasarkan data BPBD hingga 4 Agustus 2025, sudah ada 1.317 hotspot di wilayah Kalteng, dengan 326 kejadian karhutla yang membakar sekitar 451 hektare lahan.
Namun pada 6 Agustus, tidak ditemukan hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi, meski masih ada 11 hotspot berkonfidensi sedang di beberapa daerah seperti Barito Utara, Gunung Mas, Katingan, dan Pulang Pisau.
“BMKG memprediksi tingkat kemudahan terbakar akan meningkat pada 8 sampai 9 Agustus, terutama di wilayah selatan dan tengah Kalteng,” jelas Hanif.
Sementara itu, Gubernur Kalimantan Tengah, Agustiar Sabran menyampaikan bahwa risiko karhutla tahun ini perlu diwaspadai, khususnya di wilayah gambut seperti Pulang Pisau, Kapuas, dan Kotawaringin Timur.
“Ini jadi alarm bagi kita semua. Deteksi dini, sinergi antar sektor, dan pemberdayaan masyarakat adalah kunci utama,” tegasnya.
Gubernur juga menyinggung Perda No. 1 Tahun 2020, yang memberi ruang bagi masyarakat adat untuk melakukan pembakaran terbatas maksimal dua hektare per kepala keluarga dengan pengawasan ketat.
“Ini bentuk kompromi antara kearifan lokal dan perlindungan lingkungan,” katanya.
Dalam penanganan langsung di lapangan, Gubernur dan Forkopimda telah melakukan pemantauan udara menggunakan helikopter di sejumlah wilayah prioritas, termasuk Barito Selatan.
Langkah ini dilakukan untuk memastikan kesiapan personel dan meninjau langsung titik-titik api di lapangan.
Kepala BMKG, Dwikorita Karnawati, menambahkan bahwa Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) kemungkinan besar akan dilakukan di Kalteng karena potensi pembentukan awan hujan masih cukup tinggi.
Bupati Barito Selatan, Eddy Raya Samsuri, menyambut baik langkah Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Kalteng dalam penanggulangan Karhutla.
“Kita ingin masyarakat Barito Selatan tetap bisa beraktivitas dengan nyaman tanpa gangguan kabut asap,” ucapnya.
Rakor ditutup dengan penandatanganan komitmen bersama penanggulangan Karhutla 2025 oleh seluruh peserta, termasuk unsur Forkopimda dan instansi terkait.
Pada kesempatan itu, Menteri Lingkungan Hidup RI dan Kepala BNPB juga menyerahkan bantuan peralatan penanganan Karhutla kepada Gubernur Kalteng, berupa motor pemadam, pompa jinjing, serta alat pelindung diri bagi petugas lapangan. (Red/Ahaf)
*Editor : Yoan Pramoga
Seluruh konten situs ini menggunakan lisensi Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International, kecuali ada keterangan berbeda.
