Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Mukhtarudin sebagai Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (8/9/2025) sore.
Usai pelantikan, Menteri Mukhtarudin menegaskan komitmennya untuk mendukung penuh visi Asta Cita yang menjadi arah kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo. Ia menilai, keberhasilan program tersebut akan menentukan masa depan kebijakan nasional, termasuk perlindungan dan pemberdayaan pekerja migran Indonesia.
“Asta Cita Presiden Prabowo harus kita sukseskan dan laksanakan sebaik mungkin karena tugas berat ke depan terkait tenaga kerja migran menjadi PR yang harus kita perhatikan,” ujar Mukhtarudin.
Ia menyoroti sejumlah tantangan besar dalam pelindungan pekerja migran, mulai dari peningkatan kesejahteraan, jaminan keselamatan kerja, hingga pemberdayaan di negara tujuan.
Mukhtarudin menegaskan bahwa Kementerian P2MI akan berfokus pada penguatan regulasi, peningkatan kualitas pelatihan kerja, serta perluasan kerja sama internasional untuk memastikan hak-hak pekerja migran terlindungi.
“Kita akan dorong digitalisasi layanan untuk mempermudah proses penempatan dan pemantauan pekerja migran, serta memperkuat koordinasi dengan negara tujuan,” jelasnya.
Ia menambahkan, salah satu langkah strategis yang selaras dengan Asta Cita adalah memperluas akses pasar kerja luar negeri bagi pekerja migran Indonesia, disertai jaminan perlindungan hukum dan sosial yang lebih kuat.
Selain itu, Mukhtarudin menekankan pentingnya sinergi lintas sektor, termasuk dengan pihak swasta dan organisasi masyarakat sipil, untuk mendukung keberhasilan kebijakan tersebut.
“Keberhasilan Asta Cita bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi seluruh elemen bangsa,” tegasnya.
Dengan penuh optimisme, Mukhtarudin meyakini bahwa implementasi program yang sejalan dengan visi Presiden Prabowo akan membawa dampak positif bagi pekerja migran Indonesia di seluruh negara penempatan.
*Editor : Yandi Novia
Seluruh konten situs ini menggunakan lisensi Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International, kecuali ada keterangan berbeda.
