Wakil Wali Kota Palangka Raya, Achmad Zaini, mengingatkan pentingnya kesadaran bersama dalam menjaga infrastruktur daerah, khususnya jalan. Pembangunan infrastruktur dilakukan semata-mata untuk kepentingan masyarakat, sehingga seluruh pihak diharapkan turut menjaga dan memanfaatkannya secara bijak.
“Pemerintah sudah berupaya maksimal membangun berbagai fasilitas umum, termasuk jalan. Pembangunannya tidak murah, membutuhkan anggaran besar, sementara kemampuan keuangan daerah terbatas. Karena itu, perawatan dan pemeliharaan menjadi tanggung jawab bersama,” ucapnya Rabu (29/10/2025).
Jalan yang dibangun dengan biaya besar harus digunakan sesuai peruntukannya. Penggunaan kendaraan dengan muatan melebihi batas tonase, menjadi salah satu penyebab utama kerusakan jalan yang mengakibatkan biaya perawatan semakin tinggi.
“Kalau jalan digunakan tidak semestinya, misalnya karena beban kendaraan yang berlebih, tentu akan cepat rusak. Akibatnya, biaya perbaikan menjadi jauh lebih mahal, dan anggaran yang seharusnya bisa dipakai untuk pembangunan lain akhirnya terserap untuk memperbaiki kerusakan tersebut,” tambahnya.
Seluruh aktivitas pemanfaatan infrastruktur harus memiliki legalitas yang jelas. Hal ini penting agar tidak menimbulkan pelanggaran hukum sekaligus menjaga keseimbangan antara pembangunan dan pemasukan daerah.
“Membangun infrastruktur memerlukan biaya besar, dan salah satu sumbernya adalah pendapatan asli daerah (PAD). Karena itu, kami ingin semua kegiatan berjalan legal agar ada kontribusi nyata bagi daerah,” lanjutnya.
Dampak dari pelanggaran batas tonase yang bukan hanya merusak jalan, tetapi juga berpotensi menimbulkan gangguan ketertiban dan keamanan.
“Muatan berlebih tidak hanya merusak jalan, tapi juga bisa mengganggu keselamatan pengguna jalan lainnya. Ini menjadi perhatian serius dari pemerintah daerah, sejalan dengan arahan Bapak Gubernur yang sangat konsen dalam menjaga ketertiban dan menegakkan aturan,” ungkapnya. (yud)
