Langkah Kelurahan Bukit Tunggal dalam membentuk Pos Bantuan Hukum (Posbankum) berbuah manis. Program yang baru berjalan sekitar tiga bulan itu kini masuk nominasi Peacemaker Justice Award dari Kementerian Hukum RI.
Pj Sekda Kota Palangka Raya, Arbert Tombak, menyebutkan bahwa Menteri Hukum yang berkunjung ke Bukit Tunggal hari ini memastikan program tersebut berjalan baik.
“Beliau ingin memastikan langsung bahwa penyelesaian sengketa di masyarakat berjalan sesuai mekanisme hukum,” ucapnya, Rabu (4/11/2025).
Posbankum Bukit Tunggal bukan sekadar wadah hukum baru. Sebelum terbentuk secara resmi, masyarakat setempat sudah aktif menyelesaikan berbagai persoalan seperti sengketa tanah dan lahan melalui musyawarah.
“Sebenarnya kegiatan seperti ini sudah ada sejak lama, hanya sekarang diformalkan agar lebih tertata,” tambahnya.
Selama beroperasi, banyak kasus yang berhasil diselesaikan secara damai. Setiap bulan, laporan disampaikan ke pihak kelurahan dan diteruskan ke Kementerian Hukum.
“Kami cukup bangga, karena kerja nyata tim ini mendapat perhatian nasional,” lanjutnya.
Selain itu juga mengungkapkan bahwa Menkum memberi masukan agar pemerintah daerah ikut mendukung operasional Posbankum, misalnya melalui dana kelurahan atau DPA kecamatan.
“Ini penting supaya kegiatan bisa berkelanjutan, bukan hanya proyek sesaat,” tuturnya.
Dalam hal ini berharap, ke depan semakin banyak kelurahan meniru langkah Bukit Tunggal dalam membangun budaya hukum yang damai dan solutif.
“Peacemaker Justice Award ini bukan tujuan akhir, tapi bukti bahwa kerja bersama untuk masyarakat itu nyata hasilnya,” ungkapnya. (yud)
