Oleh: Muhammad Adib, S.Kom.*
Kepala Lingkungan atau Kepling merupakan kasta pimpinan yang terdekat dalam lingkup sosial kemasyarakatan. Warga setempat juga sering menyebutnya dengan istilah Keplor atau Kepala Lorong. Beliau menjadi penyambung lidah masyarakat yang sehari-hari mengalami kesulitan, entah itu dalam urusan administrasi apalagi ekonomi. Tupoksi pemimpin favorit rakyat jelata ini tak jauh-jauh dari misi pelayanan dan kamtibmas. Ya, mulai dari ngurusin KTP, KK, PKH hingga berbagai urusan bantuan sosial.
Namun dalam praktiknya di lapangan terkadang yang terjadi malah hal yang kontradiktif. Beliau-beliau yang harusnya menolong wong cilik malah bisa saja menjadi makelar dengan memanfaatkan warganya yang gak mau ribet ngurus ‘kartu-kartu’ tersebut. Tidak bisa dibilang benar, namun juga tak bisa disalahkan apalagi jika warganya ikhlas memberikan ‘upeti’ tersebut.
Kehidupan kepling tentunya selalu menjadi sorotan warga, terutama ketika berhubungan dengan bantuan pemerintah yang langsung menyentuh urusan warga seperti bansos-bansos tadi. Namun ternyata dalam praktiknya di lapangan masih dijumpai tindakan kepling yang overlap, padahal seharusnya mengutamakan kepentingan warganya.
Selaku rakyat jelata yang mengalami langsung kebengisan pemimpin lokal ini, penulis akan uraikan secara singkat, padat dan rapat empat hal yang perlu menjadi perhatian para kepling. Wahai para kepling seluruh alam Konoha, camkan empat hal ini baik-baik.
1. Malas blusukan lihat kondisi warganya
Pemimpin itu melayani, bukan minta dilayani apalagi dihargai. Penulis melihat langsung dengan mata kepala dan mata kaki sendiri kepling yang jarang ‘turun gunung’ untuk mengecek kondisi warganya kecuali saat memohon bantuan penyelenggaraan acara-acara tertentu, itu pun lewat anggotanya. Jangankan untuk melihat kondisi ekonomi warganya, melihat batang hidung warganya pun hampir gak pernah. Kekacauan perilaku ini tampak nyata terjadi di lingkungan sosial masyarakat kita. Harusnya mereka mencontoh style mantan atasan mereka ‘Pak Lurah’ yang katanya identik dengan istilah ‘blusukan’ itu.
2. Ogah ‘jemput bola’ ngurusin administrasi warganya
Banyak kasus warga yang bingung dan bengong kenapa keluarganya tak masuk dalam data penerima jenis-jenis bansos, padahal semua kriteria sebagai penerima sudah sangat fit & proper. Mulai dari WNI, berdomisili di lingkungan tersebut, kondisi rumah dan ekonomi yang sangat sederhana hingga berstatus kismin alias miskin yang diperjelas dengan SKTM (Surat Keterangan Tidak Mampu) hingga lainnya.
Kepling terkadang abai dan cenderung tidak proaktif ngurusin warganya agar masuk dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) Kemensos, sungguh tindakan yang tidak adil. Harusnya kepling tanpa pandang bulu membantu warganya yang memang sudah layak untuk mendapatkan bantuan. Jika memang bantuan tersebut memang belum bisa disalurkan merata karena stok yang terbatas atau memang belum tersedia, maka utamakan warga yang benar-benar miskin ekstrem (desil 1). Bukannya malah menguntungkan pribadi dan sanak saudara.
3. Racun ‘nepotisme’ yang bernama sanak famili
Hal ini merupakan fenomena yang lumrah terjadi di lingkungan kita, nepotisme. Slogan “utamakan dulu sanak familimu, kesampingkan wargamu” benar-benar menjadi ‘jalan ninja’ sebagian kepling yang tak memiliki rasa keadilan.
Kembali soal Kepling tadi, jika ada bantuan dari pemerintah malah keluarganya-lah yang jadi prioritas utama. Jika rakyat tak punya ‘ordal’ atau hubungan emosional dengan sang kepling, maka bersiaplah gigit jari dan mengelus dada. Seperti perbincangan sehari-hari yang acap kali kita dengar, “Dia dapat bantuan, kok saya nggak dapat ya? Pasti ada apa-apanya ni?”.
Perbuatan nepotisme dan perlakuan yang tidak adil seperti ini perlu dilawan. Warga jangan hanya diam membisu, laporkan ke Lurah setempat jika melihat ada indikasi seperti ini.
4. ‘Sunat’ dana bansos
Setiap jengkal pengadaan proyek-proyek pemerintah jelas tak bisa berjalan sendiri, pasti ada pihak-pihak lain yang terlibat untuk mengegolkannya. Termasuk pengadaan paket bansos Covid-19 lalu yang juga turut ‘mengegolkan’ Eks Mensos Juliari Batubara ke penjara. Beliau sukses meraup uang rasuah Rp17 miliar dari total nilai paket sembako Rp5,9 T pada 2020.
Namun, kasus tersebut tidak serta-merta dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan bahwa praktik serupa dilakukan oleh Kepling. Karena itu, dugaan pemotongan dana bantuan di tingkat lokal harus dilihat berdasarkan kasus dan bukti yang jelas.
Lantas, bagaimana cara menghentikan ini semua? Apa mungkin harus dengan syari’at Islam potong tangan dulu ya baru fenomena ini tuntas?
Andai pemimpin adil, emosi rakyat pasti stabil dan surga menjadi hasil.
Kepling selaku pemimpin harusnya menjadi contoh dan memberi contoh, karena seyogianya pemimpin itu memang diangkat untuk diikuti.
Bayangkan jika pemimpin sekelas kepling mempraktikkan keburukan dan dicontoh oleh rakyatnya, maka dampak buruknya bisa dirasakan lebih luas. Sebaliknya jika pemimpin tersebut adil dalam menjalankan tugasnya dan dicontoh pula oleh bawahannya, maka kebaikan akan ikut dirasakan masyarakat.
Saya teringat dengan hadits dari Nabi Muhammad SAW tentang tujuh golongan yang mendapat naungan di hari kiamat dan yang pertama disebut ialah pemimpin yang adil.
Pemimpin yang adil mendapat kedudukan yang mulia di sisi Allah. Karena itu, kepemimpinan bukan hanya soal jabatan, tetapi juga amanah dan tanggung jawab dalam memperlakukan masyarakat secara adil.
Muhammad Adib, S.Kom. Staf Administrasi Yayasan Pendidikan Shafiyyatul Amaliyyah (YPSA) Medan dan seorang Guru Ngaji.
