Ketua DPRD Kalimantan Tengah, Arton S. Dohong, menemui massa Cipayung Plus yang menggelar demonstrasi di depan gerbang Kantor DPRD Kalteng, Senin (19/10/2026). Pertemuan tersebut menjadi ruang bagi mahasiswa untuk menyampaikan kritik dan tuntutan terkait penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Tengah.
Arton mengakui pemadaman karhutla tahun ini menghadapi tantangan besar, terutama kebakaran di lahan gambut. Api yang menjalar hingga ke bawah permukaan tanah membuat proses pemadaman lebih sulit dan membutuhkan anggaran besar.
“Karakter karhutla tahun ini luar biasa, sangat sulit. Saya telah beberapa kali ikut melihat proses pemadaman yang dilakukan oleh para relawan. Pemadaman pada kedalaman lahan gambut di bawah permukaan itu sangat sulit dan memerlukan anggaran yang cukup banyak,” ujarnya.
Menanggapi kritik mahasiswa yang menilai DPRD kurang berperan dalam penanganan karhutla, Arton menjelaskan bahwa lembaga legislatif memiliki batas kewenangan.
Menurutnya, DPRD menjalankan fungsi melalui penyampaian pandangan, pengawasan, dan dorongan kepada pemerintah daerah untuk mengambil langkah penanganan.
“Di DPRD itu sangat terbatas kewenangan. Tugas kami adalah menyampaikan pendapat dan kewenangan umum di forum rapat serta mendorong pemerintah daerah,” tegasnya.
Arton juga meminta upaya petugas dan relawan yang terlibat langsung dalam pemadaman mendapat perhatian. Ia menilai penanganan karhutla di lapangan membutuhkan kerja keras dan dukungan berbagai pihak.
“Kalau tidak ada mereka (petugas dan relawan), daerah kita ini sudah jadi lautan api,” katanya.
Selain kendala pemadaman di lahan gambut, Arton menyoroti aktivitas pembakaran lahan yang masih terjadi. Menurutnya, tindakan tersebut menambah tantangan bagi petugas yang berupaya mengendalikan kebakaran.
“Harus kita akui, saat ini tantangannya lebih banyak yang membakar daripada yang memadamkan,” tambahnya.
Pertemuan tersebut berlangsung di tengah desakan mahasiswa agar penanganan karhutla dan kabut asap di Kalimantan Tengah dilakukan secara serius. Melalui aksi itu, Cipayung Plus menyampaikan kritik secara langsung kepada DPRD Kalteng dan meminta perhatian lebih besar dari seluruh pihak terkait. (af)
*Editor : Yandi Novia
Seluruh konten situs ini menggunakan lisensi Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International, kecuali ada keterangan berbeda.
