Dampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kota Palangka Raya mulai dirasakan masyarakat dari sisi kesehatan hingga perekonomian. Kabut asap yang berlangsung selama berbulan-bulan juga mengganggu aktivitas warga, termasuk mobilitas melalui transportasi udara.
Anggota DPRD Kota Palangka Raya, Hatir Sata Tarigan, mengaku prihatin dengan kondisi tersebut. Ia menilai dampak kabut asap perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah pusat karena telah memengaruhi kehidupan sehari-hari masyarakat.
Hatir mencontohkan gangguan transportasi udara ketika jarak pandang akibat kabut asap tidak memungkinkan pesawat beroperasi secara normal. Kondisi itu turut memengaruhi mobilitas masyarakat yang hendak bepergian ke luar daerah.
“Ekonomi kita lumpuh, pedagang-pedagang juga terdampak. Kita sudah menghirup udara yang tidak sehat selama berbulan-bulan,” ujarnya, Kamis (22/10/2026).
Selain perekonomian, Hatir menyoroti risiko gangguan kesehatan akibat paparan asap, terutama masalah pernapasan. Menurutnya, karhutla tidak bisa dipandang sebagai persoalan lingkungan semata karena dampaknya turut dirasakan masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan.
Terkait usulan penetapan karhutla sebagai bencana nasional, Hatir berpandangan bahwa kondisi dan dampak yang terjadi perlu menjadi bahan pertimbangan pemerintah. Namun, ia menegaskan bahwa keseriusan penanganan menjadi hal utama yang harus dilakukan.
“Terlepas dari bencana nasional atau apa, saya kira yang penting bagaimana iktikad baik pemerintah pusat. Mari kita sama-sama mencari jalan keluar,” katanya.
Ia berharap penanganan karhutla dilakukan secara terpadu agar masyarakat tidak terus menanggung dampak kabut asap, baik terhadap kesehatan maupun perekonomian. (af)
*Editor : Yandi Novia
Seluruh konten situs ini menggunakan lisensi Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International, kecuali ada keterangan berbeda.
