Di tengah upaya pemerintah mempercepat transformasi sistem bantuan sosial berbasis teknologi, Palangka Raya Jadi Percontohan Digitalisasi Perlindungan Sosial bersama enam daerah lainnya di Indonesia. Status tersebut menempatkan ibu kota Provinsi Kalimantan Tengah pada posisi strategis dalam pengembangan sistem perlindungan sosial yang lebih modern, terintegrasi, dan tepat sasaran.
Komitmen tersebut ditegaskan dalam Sosialisasi Perluasan Piloting Digitalisasi Perlindungan Sosial Kota Palangka Raya yang digelar di Aula Betang Hapakat, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah, Jumat (5/6/2026).
Kegiatan tersebut mempertemukan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah daerah, Bank Indonesia, kementerian terkait, hingga para pendamping sosial yang akan menjadi ujung tombak implementasi program di lapangan.
Baca juga: Pemko Palangka Raya Prioritaskan Tiga Sektor untuk Capai SDGs
Sekretaris Daerah Kota Palangka Raya, Arbert Tombak, mengatakan keberhasilan transformasi digital perlindungan sosial secara nasional sangat bergantung pada kesiapan pemerintah daerah dalam mengimplementasikan sistem yang telah disiapkan.
“Kami menyadari bahwa keberhasilan transformasi digital di tingkat nasional sangat bergantung pada kesiapan dan keseriusan daerah dalam menjalankannya,” ujarnya.
Menurut Arbert, perluasan program percontohan tersebut menjadi momentum untuk menyelaraskan kebijakan daerah dengan agenda nasional, terutama dalam membangun integrasi data penerima bantuan sosial serta meningkatkan akuntabilitas penyalurannya.
Ia menilai digitalisasi bukan sekadar pemanfaatan teknologi, tetapi juga langkah untuk memperbaiki tata kelola pelayanan publik agar lebih efektif, efisien, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
“Peran aktif seluruh pihak, baik unsur perbankan, kependudukan, komunikasi dan informatika, maupun jajaran sosial di lapangan sangat menentukan keberhasilan program ini. Kita harus memastikan sistem yang dibangun benar-benar kuat, terintegrasi, dan mampu menghadirkan pelayanan perlindungan sosial yang optimal bagi masyarakat,” tegasnya.
Pelaksana Tugas Kepala Dinas Sosial Kota Palangka Raya, Riduan, menjelaskan transformasi digital menjadi solusi untuk menjawab berbagai tantangan dalam pengelolaan data penerima bantuan sosial yang selama ini masih dilakukan secara konvensional.
Ia menyebut pembaruan data yang belum optimal dan ketidaksesuaian kondisi riil masyarakat dengan basis data menjadi tantangan yang perlu diatasi agar penyaluran bantuan lebih tepat sasaran.
“Melalui kegiatan ini, kami ingin membangun pemahaman yang sama di antara seluruh sektor terkait mengenai pentingnya transformasi sistem perlindungan sosial dari pola konvensional menuju ekosistem digital yang terintegrasi,” katanya.
Riduan menambahkan, sistem yang sedang dibangun diharapkan mampu menghadirkan data yang lebih akurat dan diperbarui secara berkelanjutan sehingga proses verifikasi dan validasi dapat dilakukan lebih cepat.
Sebagai bentuk kesiapan pelaksanaan di lapangan, Dinas Sosial Kota Palangka Raya telah menyiapkan sekitar 150 agen pendamping yang akan bertugas di seluruh kelurahan.
“Kurang lebih ada 150 agen yang kita siapkan. Mereka terdiri dari petugas pendamping Program Keluarga Harapan, petugas sosial masyarakat, Taruna Siaga Bencana, pendamping rehabilitasi sosial, hingga operator kelurahan yang akan terlibat langsung dalam proses verifikasi dan validasi data di lapangan,” ujar Riduan.
Menurutnya, para agen tersebut akan menjadi garda terdepan dalam memastikan data yang masuk ke dalam sistem benar-benar sesuai dengan kondisi faktual masyarakat sekaligus mendampingi proses transisi menuju sistem digital yang lebih inklusif.
Di sisi lain, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah, Yuliansyah Andrias, menilai digitalisasi perlindungan sosial juga akan mendorong peningkatan inklusi keuangan masyarakat melalui pemanfaatan layanan perbankan dan kanal pembayaran digital.
“Pelaksanaan pilot project ini sejalan dengan upaya peningkatan inklusi keuangan. Dalam model digitalisasi bantuan sosial yang sedang dibangun, masyarakat dapat memanfaatkan rekening yang dimiliki melalui berbagai kanal pembayaran digital,” ujarnya.
Ia mengungkapkan, hingga Maret 2026 jumlah merchant pengguna QRIS di Kalimantan Tengah telah mencapai 417.720 merchant, sementara pengguna baru bertambah sekitar 15 ribu dengan volume transaksi mencapai 13,9 juta transaksi.
Meski tren transaksi digital terus meningkat, Yuliansyah mengingatkan pentingnya peningkatan literasi digital agar masyarakat memahami manfaat sekaligus risiko penggunaan layanan keuangan digital.
“Kami selalu mengingatkan masyarakat untuk memahami manfaat dan risiko transaksi digital. Ada jargon yang terus kami sampaikan, yakni ‘Kalau ragu, stop dulu’. Jika menemukan tautan atau informasi yang diragukan keasliannya, jangan langsung melakukan transaksi,” tegasnya.
Melalui program percontohan ini, Palangka Raya diharapkan mampu membangun ekosistem perlindungan sosial yang lebih terintegrasi, meningkatkan kualitas data penerima bantuan, memperkuat pelayanan publik, sekaligus menjadi model pengembangan transformasi digital perlindungan sosial bagi daerah lain di Indonesia. (red/yn)
*Editor : Yandi Novia
Seluruh konten situs ini menggunakan lisensi Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International, kecuali ada keterangan berbeda.
