Pemerintah Kota Palangka Raya memastikan kesejahteraan Aparatur Sipil Negara (ASN) tetap aman pada tahun anggaran 2026, meskipun pemerintah pusat melakukan pemangkasan dana Transfer Ke Daerah (TKD).
Pemko menegaskan bahwa hak-hak ASN, termasuk Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP), tidak akan terdampak.
ASN disebut sebagai motor utama pelayanan publik, sehingga Pemko menilai penting untuk menjaga stabilitas kesejahteraan mereka agar kualitas layanan kepada masyarakat tidak menurun.
Wali Kota Palangka Raya, Fairid Naparin, menegaskan tidak ada pemotongan TPP maupun pengurangan pegawai kendati pemotongan dana dari pusat cukup signifikan.
“Tidak ada pemotongan. Yang pertama tidak mengurangi pegawai karena kalau saya kurangi akan berimbas kepada pengangguran. Dan juga tidak menyentuh kesejahteraan TPP di Kota Palangka Raya,” ujarnya, Selasa (25/11/2025).
Fairid juga memastikan pembayaran TPP ke-13 dan ke-14 tetap berjalan normal. Mekanisme teknis penyaluran akan mengikuti kebijakan tiap satuan kerja, namun prinsip utama tanpa pemotongan tetap dipertahankan.
“Karena tidak ada pemotongan, artinya tetap dibayarkan,” tegasnya.
Di sisi lain, APBD Kota Palangka Raya yang awalnya dirancang sekitar Rp1,5 triliun harus disesuaikan menjadi hampir Rp1,3 triliun akibat pemangkasan Dana Alokasi Umum (DAU).
Meski demikian, Pemko mampu menekan dampaknya sehingga hanya berpengaruh sekitar 5 persen pada belanja modal, khususnya infrastruktur.
Pemko juga memperkuat optimalisasi pendapatan daerah, termasuk peningkatan PHD, untuk menyeimbangkan kembali postur anggaran dan memastikan pelayanan publik serta pembangunan tetap berjalan. (Ahaf)
*Editor : Yoan Pramoga
Seluruh konten situs ini menggunakan lisensi Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International, kecuali ada keterangan berbeda.
