Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menegaskan pentingnya pemanfaatan fasilitas publik sebagai ruang usaha inklusif bagi UMKM di seluruh Indonesia.
“Negara hadir membuka ruang sebesar-besarnya agar UMKM bisa beraktivitas, tumbuh secara ekonomi, dan membuka lapangan kerja,” ujar Maman saat meninjau kawasan Laswi Heritage Bandung bersama Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar dan Direktur Utama PT KAI Bobby Rasyidin, Rabu (5/11/25). Lokasi tersebut disiapkan menjadi pusat UMKM sekaligus proyek percontohan program Pasar 1.001 Malam.
Ia menjelaskan, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2021 mengamanatkan alokasi minimal 30 persen ruang publik untuk UMKM dengan tarif sewa di bawah harga pasar. Namun, implementasi kebijakan tersebut dinilai masih belum optimal.
Berdasarkan data Kementerian UMKM, dari total area komersial nasional seluas 971.206 meter persegi, sekitar 389.230 meter persegi seharusnya dialokasikan bagi UMKM. Saat ini, baru 6.400 UMKM yang menempati 392 unit infrastruktur publik.
Sebagai langkah konkret, Kementerian UMKM mendukung penuh program Pasar 1.001 Malam yang diinisiasi Kemenko PM. Program ini memanfaatkan aset pemerintah dan BUMN yang belum termanfaatkan secara optimal untuk dijadikan ruang usaha produktif bagi UMKM, perempuan, dan pekerja kreatif.
“Kami siap berkoordinasi untuk melakukan kurasi dan pendampingan UMKM, termasuk memastikan kualitas produk dan akses pembiayaan,” kata Maman.
Ia menegaskan, kolaborasi lintas kementerian, BUMN, dan pemerintah daerah menjadi kunci agar kebijakan pemanfaatan fasilitas publik benar-benar berpihak pada UMKM.
“UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional. Mereka harus mendapat ruang dan fasilitas yang adil,” tegasnya.
Dalam kunjungan tersebut, Maman juga meninjau The Hallway Space di Pasar Kosambi, Bandung, yang dimanfaatkan sebagai pusat pemasaran produk UMKM dan ruang usaha kreatif bagi generasi muda.
Sementara itu, Menko PM Muhaimin Iskandar menegaskan komitmen pemerintah dalam memberdayakan UMKM melalui optimalisasi aset pemerintah dan BUMN yang menganggur.
“Kalau UMKM tumbuh, pekerja informal bisa naik kelas menjadi formal. Inilah proses graduasi dan pemberdayaan,” ujar Muhaimin.
Ia menambahkan, Presiden Prabowo Subianto akan segera menerbitkan instruksi resmi terkait pemanfaatan fasilitas publik dan aset idle pemerintah untuk kepentingan UMKM.
“Kita akan terus bergerak untuk UMKM,” pungkasnya. (Ahaf)
*Editor : Yoan Pramoga
Seluruh konten situs ini menggunakan lisensi Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International, kecuali ada keterangan berbeda.
