Koalisi masyarakat sipil mendesak pemerintah Indonesia mengambil peran aktif dalam mendorong transisi energi berkeadilan, bertepatan dengan peringatan Hari Bumi 2026, Selasa (22/4/2026).
Aksi damai digelar di depan Kantor Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sebagai bentuk tekanan agar Indonesia hadir dan berkomitmen dalam First Conference on Transitioning Away from Fossil Fuels (TAFF) yang akan berlangsung di Santa Marta, Kolombia, pada 24–29 April 2026.
Koalisi yang terdiri dari berbagai organisasi, seperti Greenpeace Indonesia, 350.org Indonesia, hingga Indonesian Center for Environmental Law, menilai forum tersebut penting untuk mendorong arah kebijakan global dalam meninggalkan energi fosil.
Direktur Eksekutif Satya Bumi, Andi Muttaqien, menyebut Indonesia selama ini telah menyatakan komitmen transisi energi, namun implementasinya dinilai masih belum optimal.
“Dominasi energi fosil dalam bauran energi nasional menunjukkan adanya kesenjangan antara komitmen dan pelaksanaan di lapangan,” ujarnya.
Koalisi menilai konferensi TAFF menjadi momentum penting bagi Indonesia untuk menegaskan posisi dalam transisi energi global, sekaligus memperkuat peta jalan menuju energi bersih.
Selain aspek komitmen, ketergantungan pada energi fosil juga dinilai berdampak pada beban ekonomi negara. Kenaikan harga minyak global disebut berpotensi membebani APBN hingga lebih dari Rp100 triliun.
Perwakilan 350.org Indonesia, Suriadi Darmoko, menegaskan bahwa ketergantungan energi fosil bukan hanya persoalan iklim, tetapi juga menyangkut kedaulatan energi nasional.
“Transisi energi adalah kepentingan nasional. Ketergantungan pada energi fosil menjadi beban ekonomi sekaligus risiko bagi negara,” katanya.
Koalisi juga menyoroti dampak energi fosil terhadap kesehatan masyarakat akibat polusi udara, serta kerugian lingkungan yang selama ini tidak tercermin dalam harga energi.
Peneliti lingkungan AEER, Jasmine Exa Kamilia, menyebut adanya hidden cost yang ditanggung masyarakat akibat penggunaan energi fosil.
“Biaya kesehatan, kerusakan lingkungan, hingga penurunan produktivitas selama ini tidak dihitung secara nyata,” ujarnya.
Selain itu, organisasi masyarakat sipil juga mendorong percepatan pengembangan energi terbarukan, termasuk proyek pembangkit listrik tenaga surya (PLTS), moratorium pembangunan PLTU baru, serta skema pensiun dini PLTU.
Manajer Kampanye Iklim dan Energi Greenpeace Indonesia, Iqbal Damanik, menilai konferensi TAFF dapat membuka peluang dukungan internasional bagi Indonesia dalam mempercepat transisi energi.
Aksi serupa juga digelar di berbagai daerah, seperti Bulukumba, Cirebon, dan Nusa Tenggara Barat, dengan tuntutan percepatan energi bersih dan pengurangan ketergantungan pada batu bara.
Koalisi masyarakat sipil menuntut pemerintah Indonesia untuk hadir secara aktif dalam konferensi TAFF, mengirimkan perwakilan tingkat menteri, serta menyusun peta jalan transisi energi berkeadilan yang mencakup penghentian ekspansi energi fosil dan percepatan adopsi energi terbarukan. (yn)
*Editor : Yandi Novia
Seluruh konten situs ini menggunakan lisensi Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International, kecuali ada keterangan berbeda.
