Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) mendesak pemerintah segera menjalankan mandat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, khususnya pengurangan sampah dari sumber, di tengah ancaman krisis ekologis perkotaan yang semakin serius akibat perubahan iklim dan potensi fenomena Godzilla El Nino 2026.
WALHI menilai tanpa langkah konkret dari hulu, Indonesia akan terus menghadapi lingkaran krisis sampah, pencemaran lingkungan, hingga bencana berulang yang berdampak langsung pada masyarakat urban.
Pengkampanye Urban Berkeadilan WALHI, Wahyu Eka Styawan, mengatakan kemarau panjang akibat krisis iklim dan El Nino diperkirakan memperburuk kondisi kota-kota besar di Indonesia. Ancaman tersebut mencakup memburuknya kondisi tempat pemrosesan akhir (TPA) dan menurunnya ketersediaan air bersih.
Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sedikitnya 35 TPA terbakar sepanjang 2023. Sementara Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat 14 kasus kebakaran TPA terjadi hanya dalam periode Agustus hingga Oktober 2023.
Menurut Wahyu, kebakaran TPA dipicu praktik open dumping yang masih dominan. Penumpukan sampah menghasilkan gas metana dalam jumlah besar dan memicu kebakaran yang sulit dipadamkan.
Ia mencontohkan TPA Bantargebang yang disebut sebagai salah satu penyumbang emisi metana terbesar. Kajian UCLA School of Law mencatat kawasan tersebut menghasilkan sekitar 105.120 metrik ton metana per tahun.
“Kebakaran ini bukan peristiwa alamiah, melainkan konsekuensi dari praktik open dumping yang masih dominan, di mana akumulasi gas metana dari timbunan sampah memicu letupan api yang sulit dipadamkan,” ujar Wahyu, di Jakarta, Minggu (10/5/2026).
WALHI menilai sistem pengelolaan sampah saat ini tidak hanya gagal menyelesaikan persoalan, tetapi juga menghadirkan ancaman baru bagi kesehatan masyarakat, kualitas udara, dan risiko bencana di kawasan perkotaan.
Di sisi lain, krisis air bersih juga semakin meluas. BNPB mencatat lebih dari 4,87 juta jiwa terdampak kekeringan di berbagai wilayah Indonesia. Penurunan debit air baku mulai mengganggu layanan air minum dan diperkirakan memburuk seiring prediksi BRIN terkait El Nino 2026.
WALHI menyoroti maraknya alih fungsi lahan, eksploitasi air tanah berlebihan, serta pencemaran sungai yang dinilai memperparah krisis air bersih di wilayah urban seperti Jakarta, Semarang, Surabaya, hingga Palembang.
“Kami tegaskan, pendekatan seperti Waste to Energy, RDF, hingga pirolisis tidak mengurangi timbulan sampah. Justru produksi sampah dipertahankan sebagai bahan bakar,” tegas Wahyu.
WALHI mendorong pemerintah memprioritaskan pengurangan sampah dari sumber, penghentian praktik open dumping, perlindungan wilayah resapan air, pembatasan pengambilan air tanah, hingga penegakan hukum lingkungan secara tegas.
Menurut WALHI, solusi jangka panjang harus dimulai dari perubahan sistemik dengan memastikan tanggung jawab produsen terhadap seluruh siklus hidup produknya serta pemulihan ekosistem yang telah tercemar. (yn)
*Editor : Yandi Novia
Seluruh konten situs ini menggunakan lisensi Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International, kecuali ada keterangan berbeda.
